Bukan Pidana, Pelaku Mesum yang Diketahui Publik Dijerat UU ITE

Jum'at, 11/06/2021 16:00 WIB

Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menegaskan pelaku mesum yang videonya viral di media sosial kini sudah tidak bisa dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).


Jokowi Akhirnya Setuju Hilangkan Pasal Karet Pada Revisi UU ITE

Selasa, 08/06/2021 17:00 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah menyetujui Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) direvisi. Ini setelah Kepala Negara menerima laporan dari Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terkait hasil kajian UU ITE.  


RKUHP Tentang Hina Presiden Dibui 4,5 Tahun, Nasib Revisi UU ITE?

Jum'at, 04/06/2021 17:00 WIB

Draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru membuka kemungkinan menjerat orang yang menyerang harkat serta martabat presiden dan wakil presiden melalui media sosial dengan pidana penjara selama 4,5 tahun atau denda paling banyak Rp200 juta.  


Pemerintah Lanjutkan Revisi UU ITE, Ada Pasal Baru Begini Isinya

Sabtu, 22/05/2021 17:25 WIB

Ketua Tim Revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Sugeng Purnomo menjelaskan bahwa akan ada penambahan pasal baru di revisi UU ITE, yakni Pasal 45C.  


Mabes Polri: Usul Revisi UU ITE Muncul saat Abu Janda Mau Diperiksa

Jum'at, 07/05/2021 09:33 WIB

"Kalau kita lihat kondisi awal, bagaimana saya ikuti Bapak Presiden mengeluarkan [wacana] revisi UU ITE itu setelah sesaat saya mau periksa Abu Janda. Kelihatannya kan di situ,"


Belum Juga Jadi Tersangka, Apa Sih Kesaktiannya Abu Janda?

Kamis, 25/02/2021 05:12 WIB

Bahkan, Tengku Zulkarnain mempertanyakan `kesaktiannya` hingga kerap lolos dari jerat hukum kendati beberapa kali mendulang kecaman masyarakat.


Sebut Revisi UU ITE Belum Tentu Jadi, Mahfud MD Minta Waktu 3 Bulan

Senin, 22/02/2021 14:40 WIB

Pemerintah membentuk tim khusus untuk mengkaji apakah revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) perlu dilakukan atau tidak. Tim Kajian UU ITE diberi waktu 3 bulan untuk bekerja.


Soal UU ITE, Istana Sebut Demokrasi Tanpa Kritik Sama seperti Kuburan

Jum'at, 19/02/2021 23:12 WIB

Di tengah wacana perevisian Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, juru bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengungkapkan pentingnya kritikan. Hal itu dilakukan untuk merawat demokrasi. Sebab, demokrasi tanpa kritikan seperti halnya sebuah kuburan.


Mahfud MD Bentuk 2 Tim Khusus Tanggapi Rencana Revisi UU ITE

Jum'at, 19/02/2021 22:33 WIB

Perintah Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk merevisi Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik ata UU ITE langsung direspon oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD. Dia mengatakan pihaknya telah membentuk dua tim khusus terkait mengemukanya wacana revisi Undang-Undang (UU) ITE tersebut. Dua tim ini nantinya akan membahas penerapan serta kemungkinan dilakukannya revisi pada UU ITE.


Rocky Gerung soal Jokowi Mau Revisi UU ITE: Palsu, Cuma Tes Ombak!

Kamis, 18/02/2021 11:47 WIB

"Beliau sekadar tes ombak, (mencari tahu) seberapa serius tanggapan publik. Tapi saya rasa publik gak layani itu karena berkali-kali ombaknya ombak palsu. Jadi gak terlalu diperhatikan. Ini angin surga, banyak angin surga hari-hari ini," ujar Rocky Gerung.