Ingat! Dua Puluh Persen Adalah Kejahatan Politik

Jum'at, 24/06/2022 23:11 WIB

Adanya Presidential Threshold (PT) 20 % adalah kezaliman atau kejahatan politik. Membunuh hak partai kecil untuk dapat mengajukan Calon Presiden kecuali hanya dengan Koalisi.


KAMI Lintas Provinsi Tuntut Hapus Preshold 20 Persen dan Bubarkan MK

Rabu, 15/06/2022 18:15 WIB

Kata dia, melalui pasal ini, oligarki ekonomi bisa mengatur permainan untuk menentukan pimpinan nasional bangsa ini.


Gugatan Gatot Nurmantyo soal Syarat Pencalonan Presiden Ditolak MK

Kamis, 24/02/2022 12:06 WIB

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak gugatan mantan Panglima TNI, Gatot Nurmantyo terkait presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden yang termuat dalam Undang-Undang Pemilu.


DPD RI Bakal Gugat Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi

Minggu, 20/02/2022 05:13 WIB

Secara kelembagaan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan mengajukan judicial review, terkait presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Soal Presidential Threshold dan Bursa Presiden Monopolistik (2)

Kamis, 27/01/2022 08:45 WIB

Pembatasan itu justru membentuk situasi monopolistik dalam pilpres, melanggar hak dipilih kandidat berkualitas, dan menciptakan arena yang sempurna bagi persekongkolan para oligarki. Kondisi itu dapat berujung kepada terpilihnya kandidat substandar.


Di Sidang MK, Gatot Nurmantyo: PT 20 Persen Bentuk Kudeta Terselubung!

Rabu, 26/01/2022 11:55 WIB

Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebagai bentuk kudeta terselubung terhadap negara demokrasi.


Yusril Ihza Mahendra Mengaku Sudah Kehabisan Akal Hadapi MK

Selasa, 25/01/2022 05:29 WIB

"Kalau partai-partai tersebut sudah diumumkan sebagai peserta pemilu, maka partai itulah yang berhak mencalonkan calon presiden dan wakil presiden, baik sendiri maupun gabungan partai. Tidak ada bicara threshold,"


Soal Presidential Threshold dan Bursa Pilpres Monopolistik

Jum'at, 21/01/2022 09:20 WIB

Di dalam demokrasi, setiap orang berhak dipilih dan memilih. Penjelasannya sederhana: bila rakyat berdaulat maka rakyat berhak terlibat dalam mengelola negara. Keterlibatan itu dituangkan dalam hak memilih dan dipilih.


Uji Materi Penghapusan Presidential Threshold, Gatot Dicecar Hakim MK

Selasa, 11/01/2022 22:40 WIB

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih mempertanyakan kerugian yang dinilai dialami oleh Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam sistem pemilihan presiden melalui ketentuan ambang batas pencalonan atau presidential threshold.


Banyak Digugat, Sekjen PDIP Malah Minta PT 20 Persen Ditambah Angkanya

Sabtu, 08/01/2022 07:21 WIB

Hasto menuturkan, pihaknya terus berkomunikasi dengan partai politik koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Kala Pilpres 2019 kemarin ketidakpuasan masyarakat pada pemilu sangat tinggi, menurutnya hal tersebut tidak boleh terjadi kembali.