DPD RI Bakal Gugat Presidential Threshold ke Mahkamah Konstitusi
Secara kelembagaan, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) akan mengajukan judicial review, terkait presidential threshold ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Soal Presidential Threshold dan Bursa Presiden Monopolistik (2)
Pembatasan itu justru membentuk situasi monopolistik dalam pilpres, melanggar hak dipilih kandidat berkualitas, dan menciptakan arena yang sempurna bagi persekongkolan para oligarki. Kondisi itu dapat berujung kepada terpilihnya kandidat substandar.
Di Sidang MK, Gatot Nurmantyo: PT 20 Persen Bentuk Kudeta Terselubung!
Mantan Panglima TNI, Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa presidential threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebagai bentuk kudeta terselubung terhadap negara demokrasi.
Yusril Ihza Mahendra Mengaku Sudah Kehabisan Akal Hadapi MK
"Kalau partai-partai tersebut sudah diumumkan sebagai peserta pemilu, maka partai itulah yang berhak mencalonkan calon presiden dan wakil presiden, baik sendiri maupun gabungan partai. Tidak ada bicara threshold,"
Soal Presidential Threshold dan Bursa Pilpres Monopolistik
Di dalam demokrasi, setiap orang berhak dipilih dan memilih. Penjelasannya sederhana: bila rakyat berdaulat maka rakyat berhak terlibat dalam mengelola negara. Keterlibatan itu dituangkan dalam hak memilih dan dipilih.
Uji Materi Penghapusan Presidential Threshold, Gatot Dicecar Hakim MK
Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Enny Nurbaningsih mempertanyakan kerugian yang dinilai dialami oleh Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo dalam sistem pemilihan presiden melalui ketentuan ambang batas pencalonan atau presidential threshold.
Banyak Digugat, Sekjen PDIP Malah Minta PT 20 Persen Ditambah Angkanya
Hasto menuturkan, pihaknya terus berkomunikasi dengan partai politik koalisi pemerintahan Jokowi-Maruf Amin. Kala Pilpres 2019 kemarin ketidakpuasan masyarakat pada pemilu sangat tinggi, menurutnya hal tersebut tidak boleh terjadi kembali.
Lawan PT 20 Persen, Demokrat: Untuk Apa Pemilu Jika Perkuat Oligarki?
Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat menilai apabila ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) 20 persen tetap dipaksakan maka itu merupakan kehendak oligarki.
Kerap Berargumen soal Presidential Threshold, RR: Hakim MK Penjilat!
"Justru MK dibuat untuk menguji apakah UU bertentangan dengan UUD. Semua yang bertentangan dengan UUD yang tidak konstitutional! Gitu aja ribet, sono kuliah lagi," ujarnya di twitter sambil mentautkan akun resmi MK, Minggu petang (2/1).
Soal Presidential Threshold, Mahkamah Konstitusi dan Revolusi (Mental)
DPR membuat Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu) yang berimplikasi Indonesia ‘for Sale’, dengan cara memanipulasi proses pemilihan presiden dan menetapkan Presidential Threshold 20 persen. Artinya, Presiden dan Wakil Presiden hanya dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dengan jumlah suara minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPR.