"Pengakuan pelanggaran HAM masa lalu oleh Jokowi pasti akan menyalahkan ABRI dan umat Islam," ujar Muslim
Hari ini, Minggu 22 Januari 2023, Chris Hipkins ditunjuk sebagai Perdana Menteri Selandia Baru menggantikan Jacinda Ardern yang mengundurkan diri pekan lalu.
"Tidak benar sama sekali bahwa PPHAM dimaksudkan untuk menghidupkan lagi PKI, yang akan mengkambinghitamkan Umat Islam, enggak," kata Mahfud di hadapan para kiai.
Pengamat Politik, Rocky Gerung blak-blakan mengungkapkan latar belakang Indonesia begitu sensitif atau bahkan tidak menyukai China, salah satunya terkait dengan sejarah.
Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Sukarno ditetapkan 12 Maret 1967. Memang sudah cukup lama, 55 tahun silam, tetapi dampak turbulensinya terasa hingga sekarang.
"Perlu kami tegaskan bahwa ketetapan MPR nomor 1/mpr/2003 menyatakan bahwa TAP MPRS Nomor 33/MPRS/1967 sebagai kelompok Ketetapan MPRS yang dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut," kata Jokowi
Partai Komunis Indonesia (PKI) dibentuk pada Mei 1914. Partai ini menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia sebelum dibubarkan pada 1965.
Semangat revolusi di Rusia menjalar hingga ke China. Dua orang revolusioner di negara itu yakni Li Dazhao dan Chen Duxiu kemudian mendirikan Partai Komunis pada 1921 di Shanghai.
Partai Komunis sempat menguasai beberapa negara. Komunisme mencuat saat filsuf Jerman Karl Marx dan Friedrich Engels menerbitkan buku Manifesto Komunis pada 1848.
Kekacauan teranyar dari Mendikbud Nadiem Makarim adalah sambutan Hari Kesaktian Pancasila yang disampaikan pada tanggal 30 September padahal tanggal itu adalah saat terjadinya pembunuhan para Jenderal atau peristiwa G 30 S PKI.