Salah satu Menteri di Kabinet Indonesia Maju disebut merasa jengkel dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh media asing Nikkei Asia.
Setelah menterinya ditangkap oleh KPK (Komisi Pemberantasan korupsi) karena potong dana bantuan sosial atau Bansos COVID-19, Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali mengingatkan para menterinya. Jokowi meminta agar anggaran perlindungan sosial senilai Rp110 triliun yang berada di sejumlah kementerian-lembaga tidak dipotong lagi.
Bergabungnya Sandiaga Uno ke dalam kabinet kerja Joko Widodo-Maruf Amin merupakan salah satu bagian dari strategi untuk menyongsong Capres dan Cawapres di Pilpres 2024 yang akan datang.
Enam orang menteri baru telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo. Dua diantaranya ternyata memiliki harta kekayaan hingga triliunan rupiah. Keduanya adalah Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berhasil menangkap dua menteri Jokowi beebrapa waktu terakhir. Kedua menteri tersebut adalah Menteri KKP Edhy Prabowo dan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara.
Desakan agar Preisden Joko Widodo (Jokowi) segera merombak kabinet Indonesia Maju sudah beberapa kali dilakukan. Pasalnya, ada beberapa menteri yang dinilai tidak bekerja dengan baik.
"Saya perhatikan bahasa tubuh dari para menteri yang ada di konferensi pers tadi malam, semuanya dalam keadaan gugup, cemas, karenanya ada yang bicara cepat-cepat ada yang berupaya melucu," kata Rocky.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali kecewa dengan kinerja para menterinya yang dinilai kurang dalam mencari solusi. Hal itu terkait impor garam yang terus terjadi hingga saat ini.
Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto sering sekali muncul saat Covid-19 mulai muncul di Indonesia. Namun, seiring meningkatnya kasus Covid-19, Terawan perlahan-lahan mulai menghilang.
Mantan Ketua Mahkamah Konsitusi (MK) Jimly Asshiddiqie ikut merespon keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menerapkan kembali pembatasan sosial berskala besar (PSBB) tapi diprotes oleh Menteri Jokowi. Dia menilai, kajadian seperti itu memalukan dan membahayakan keselamatan warga.