Sebagai hakim konstitusi, ia dituntut untuk menjadi sosok yang akrab dengan kesunyian. Ia berusaha untuk membatasi diri dalam berinteraksi. Hal itu dilakukannya demi menjaga integritasnya sebagai hakim konstitusi.
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap UUD 1945 atau legalisasi ganja untuk medis dan menilai materi yang diuji adalah kewenangan DPR dan pemerintah. Sidang uji materi tersebut dengan pemohon Dwi Pertiwi, Santi Warastuti, Nafiah Murhayanti, Perkumpulan Rumah Cemara, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat atau Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM). Robinsar Nainggolan
Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan menilai bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) gagal paham dalam memutuskan uji materi presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden (PT).
Putusan Mahkamah Kontitusi (MK) menolak gugatan norma ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), yang dimohonkan DPR RI dan Partai Bulan Bintang (PBB) menuai kritik.
"MK bukan lagi `the guardian of constitution` dan penjaga tegaknya demokrasi, tetapi telah berubah menjadi `the guardian of oligarchy`," ujar Yusril melalui keterangan resmi.
Polemik pernikahan beda agama kembali ramai akhir-akhir ini, bahkan Pengadilan Negeri Surabaya digugat karena mengesahkan pasangan beda agama. Saat ini pun, Mahkamah Konstitusi (MK) sedang mengadili judicial review UU Perkawinan tentang pernikahan beda agama tersebut. Kali ini digugat oleh Elias Ramos Petege. Kasus ini pernah digugat juga pada 2014 dan hasilnya ditolak. Saat itu MK punya alasannya.
Setelah sempat meredup beberapa waktu terakhir, kini pernikahan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman dengan adik Presiden Joko Widodo, Idayati kembali disorot publik. Kini yang menyindir ha itu adalah kelompok seniman di Jakarta. Mereka menyebut MK sebagai Mahkamah Kasur.