Mahasiswa Desak Jokowi Mundur, Refly: Legal & Dibolehkan Konstitusi!
"Nah yang dituntut mahasiswa ini adalah mengundurkan diri, jadi itu konstitusional meminta presiden mengundurkan diri, yang inkonstitusional itu adalah kudeta," pungkasnya.
Siap Bakal Bertarung dengan Yusril, Hamdan Zoelva Bilang Begini
“Biasa aja dan saya banyak ya (berhadapan, red) dengan Pak Yusril, dalam kasus-kasus di Mahkamah Konstitusi, walaupun di Mahkamah Konstitusi saya tidak maju secara langsung. Tapi saya sudah tahu lah,” ujar Hamdan.
Wow, MK Putuskan Masa Jabatan Kepala Desa Maksimal Tiga Periode
“Kepala Desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan”
Hakim MK soal Pemilu RI: Masih Terlalu Rumit dan Tak Efisien
Anggota majelis hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI) Saldi Isra mengatakan bahwa pemilihan umum (pemilu) di Indonesia rumit karena melibatkan terlalu banyak pihak di dalam prosesnya.
MK Menyatakan Napi Koruptor hingga Bandar Narkoba Berhak Dapat Remisi
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan semua terpidana, termasuk koruptor, yang sedang menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan (LP) berhak mendapatkan remisi sebagaimana dijamin UU Pemasyarakatan.
Mahkamah Konstitusi Putuskan Taspen Tidak Melebur ke BPJS
"Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Menyatakan Pasal 57 huruf f dan Pasal 65 ayat 2 UU Nomor 24 Tahun 2011 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat," kata Ketua MK, Anwar Usman.
Refly: Unjuk Rasa Hak Konstitusi, Jadi Haram di Pemerintahan Saat Ini!
"Padahal kita tahu, unjuk rasa itu adalah hak konstitusional, Tapi di sini, itu barang yang haram. Tidak bisa dilakukan secara mudah" tegasnya.
Rawan Inkonstitusional, Pemerintah Jangan Utak-atik Jadwal Pemilu 2024
“Semestinya kita semua patuh dan konsisten pada perintah konstitusi itu. Negara ini harus dibangun dengan sistem yang ajeg agar agenda kenegaraan lima tahunan itu bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya,” kata Said.
Novel Bamukmin: Jihad Konstitusi Lebih Cepat dari 2024!
Naiknya harta kekayaan para pejabat di tengah pandemi mengundang reaksi dari berbagai pihak. Hal itu tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Saat MK Melanggar Konstitusi, Wajib Bubar!
Mahkamah Konstitusi (MK) hanya urus satu hal saja, yaitu menegakkan Konstitusi yang tertulis di dalam Undang-Undang Dasar (UUD). MK harus menjaga agar tidak ada peraturan dan UU yang melanggar UUD.