Mantan Menteri Perdagangan (Mendag), Muhammad Lutfi akhirnya telah selesai menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian izin ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengumumkan perkembangan terkait pengusutan kasus dugaan korupsi LNG di Pertamina. Pasalnya, kasus tersebut sifatnya masih secret atau rahasia
Kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh kasus dugaan korupsi pengadaan satelit Slot Orbit 123 derajat bujur timur Kementerian Pertahanan (Kemhan) periode 2015-2021 ditaksir mencapai Rp500,5 miliar. Hal itu disampaikan oleh Direktur Penindakan pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Militer Brigjen Edy Imran. Dia mengatakan bahwa kerugian itu diakibatkan proses pengadaan proyek yang melawan hukum.
Pengembangan penyidikan kasus dugaan suap pengajuan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tahun 2021 terus dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasilnya, satu tersangka baru kembali ditetapkan.
Setelah mengantongi bukti permulaan yang cukup, Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menetapkan 3 tersangka dalam kasus korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 BT pada Kementerian Pertahanan Tahun 2012-2021. Salah satu tersangka merupakan mantan Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan periode Desember 2013 sampai dengan Agustus 2016 Laksamana Muda (Purn) Agus Purwoto.
Kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPU) yang menjerat Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono terus diselidiki oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk menggali bukti yang lebih banyak, KPK kini memeriksa kader PDI Perjuangan asal Kabupaten Banjarnegara, Amalia Desiana.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telusuri dugaan arahan Bupati Bogor, Ade Yasin (AY) ke beberapa SKPD Pemkab Bogor untuk menyiapkan uang selama proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jabar.
Kejaksaan Agung terus mengusut kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor CPO dan minyak goreng. Kini, Kejagung tengah mengusut dugaan pengiriman kardus minyak goreng kepada tersangka Indrasari Wisnu Wardhana selaku Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kementerian Perdagangan.
Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan, dalam kasus ini diduga kerugian negara mencapai Rp 1,2 triliun.
Sejumlah massa yang menyebut diri sebagai Barisan Masyarakat Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Basmi KKN) mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) menuntaskan kasus CPO, termasuk dengan memeriksa BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit).