Pegawai KPK Tak Lolos TWK Cabut Gugatan Uji Materi di MK, Kenapa?

Selasa, 22/06/2021 11:22 WIB

Rasamala menuturkan pihaknya mempunyai dua alasan terkait pencabutan gugatan ini. Pertama, pegawai menilai MK telah memberikan payung hukum secara tegas terkait alih status sebagaimana dinyatakan dalam putusan dalam perkara nomor:70/PUU-XVII/2019.


Petani & Nelayan Gugat UU Minerba ke Mahkamah Konstitusi

Selasa, 22/06/2021 07:31 WIB

"Tepat pada hari ulang tahun ke-60 Presiden Joko Widodo hari ini, rakyat Indonesia mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi atas 9 Pasal dalam UU Minerba No. 3 tahun 2020 tentang Perubahan UU Minerba No. 4 tahun 2009,"


Ajukan JR ke MK, MAKI Geram Firli Cs Mangkir dari Panggilan Komnas HAM

Jum'at, 11/06/2021 06:07 WIB

“Jika uji materi ditolak, maka semua orang termasuk Ketua KPK harus datang jika dipanggil Komnas HAM. Karena tidak ada manusia istimewa yang kebal dari proses di Komnas HAM,” sambungnya.


Aspek Indonesia Desak Jokowi Batalkan UU Ciptaker Tanpa Uji Materi

Jum'at, 16/10/2020 19:08 WIB

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) mendesak Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk membatalkan UU Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR pada tanggal 5 Oktober yang lalu. Aspek Indonesia meminta agar Jokowi segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) untuk membatalkan UU Cipta Kerja tersebut.


Buruh Siap Ajukan Judicial Review di MK Soal UU Cipta Kerja

Senin, 12/10/2020 19:35 WIB

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengatakan, pihaknya siap bertarung mengajukan gugatan judicial review terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, pihaknya pun telah membentuk tim hukum untuk melakukan proses uji materiil terhadap UU Ciptaker tersebut.


Tak Usah Sok Konstitusional, Uji UU Ciptaker ke MK itu Omong Kosong!

Senin, 12/10/2020 07:36 WIB

"UU Tax Amnesti, UU KPK serta UU darurat Covid, sudah pernah didesak keluarkan Perppu, tapi semuanya hanya jadi pimpong. Gugatan ke MK hanya kanalisasi kemarahan. People power!," tandasnya.


Tak Ada Opsi Perppu Batalkan Ciptaker, KSP: Silahkan Judicial Review!

Kamis, 08/10/2020 20:36 WIB

"Aspirasi publik didengar, tentu dihargai, tapi opsi Perppu belum dipertimbangkan. Jadi saat ini yang paling mungkin adalah jalur konstitusional, judicial review, bagi yang keberatan silakan ajukan ke MK," ucap.


Sentil Pemerintah, Novel Baswedan: Berpihak & Bertindak untuk Siapa?

Rabu, 07/10/2020 07:53 WIB

"Aneh, pemerintah justru berhadapan dengan masyarakat yang seharusnya dilayani atas haknya. Memang pemerintah berpihak dan bertindak untuk siapa?" pungkasnya.


UU Ciptaker Sah, Puan Persilakan Pihak Tak Puas Ajukan Judicial Review

Senin, 05/10/2020 21:45 WIB

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bagi pihak yang tidak puas dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja, dipersilakan untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).


RUU KUHP Tak Singgung Banyak Soal LGBT

Jum'at, 30/08/2019 16:17 WIB

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sempat diberikan amanat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menggodok pasal kriminalisasi LGBT.