Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, bakal ada pergantian Kapolri baru penerus Jenderal Idham Aziz yang akan segera memasuki masa pensiunnya. Kabarnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) telah menyerahkan lima nama calon Kapolri kepada Presiden Indonesia. Hal itu disampaikan Ketua Kompolnas sekaligus Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD lewat akun twitter-nya.
"Ini kan salah satu yang penting, bahwa pengadilan itu harus terbuka, ya kalau pengadilannya tertutup, tidak boleh merekam dan macam macam ini kan ada pertanyaan," kata Desmond.
"Mulutnya yang gak bisa dipercaya, omongan Mahfud Md itu selalu tidak sesuai dengan realita. Kasus mempersilakan orang ke bandara karena menganggap massa Habib Rizieq itu kecil ternyata besar, itu bermasalah."
"Dia kan mantan polisi mencari popularitas di tengah musibah kayak gini yah ayam sayur kayak gini merusak aja." ujarnya.
Dalam kesempatan melaksanakan kegiatan reses/ kunjungan ke daerah pemilihan (Dapil), saya sering menemukan aspirasi dari masyarakat di daerah Banten yang mengeluh karena tidak mendapatkan jatah bansos (bantuan sosial) selama pandemi virus corona. Pada hal tetangga mereka yang jauh lebih beruntung kehidupan ekonominya bisa mendapatkannya.
Dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi, Kapolri Idham Aziz akan segera memasuki masa pensiun tepatnya bulan Januari tahun depan. Dengan masuknya masa pensiun, otomatis posisinya sebagai Kapolri harus diganti oleh orang baru untuk melanjutkan kepemimpinannya.
Seminggu yang lalu, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar demo di Jakarta dan beberapa kota lainnya di Indonesia menuntut supaya Presiden mengeluarkan Perpu membatalkan berlakunya Undang Undang Cipta Kerja.
Hingga saat ini gelombang aksi penolakan terhadap UU Omnibuslaw Cipta Kerja masih merebak dimana mana. Demo-demo itu menuntut Pemerintah supaya mengeluarkan Perpu untuk membatalkan UU Omnibuslaw Cipta kerja.
Pada masa Pandemi Covid-19, Kejaksaan Agung terus melakukan inovasi dan improvisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta turut mendukung beragam kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional yang sedang dilakukan oleh Pemerintah dalam penanggulangan dampak Covid-19.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dikritik keras oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond J Mahesa. Dia menilai Komnas HAM saat ini layaknya sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bisa mengomentari semua hal dan tak menghormati kelembagaan negara.