Musisi Kafe Demo di Balai Kota

Rabu, 08/07/2020 21:15 WIB

Pekerja seni dari Persatuan Musisi Cafe Indonesia, melakukan aksi unjuk rasa damai di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (08/07). Mereka menuntut bisa bekerja lagi di pentas musik live yang ada di hotel dan restoran yang kini telah buka kembali. Aksi tersebut untuk mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengizinkan penampilan musik di kafe di tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) masa transisi. Ulin Nuha/law-justice.co


RUU HIP Ditolak, Budayawan NU Bela PDIP

Rabu, 08/07/2020 19:48 WIB

Aksi bakar bendera PDIP oleh masa yang ikut berdemo tolak Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) pada tanggal 24 Juni 2020 disindir oleh Budayawan Nahdlatul Ulama (NU) Ngatawi Al-Zastrouw. Menurutnya, adanya aksi bakar bendera sebagai bentuk rendahnya pendidikan politik.


Selama 8 Bulan Edhy Prabowo Menjabat, Tak Ada Demo Nelayan di KKP

Rabu, 08/07/2020 13:26 WIB

Gebrakan baru yang dibuat oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo dengan membuka ekspor benih lobster disoroti publik, karena ada pro dan kontra. Namun, hal itu terjadi karena dinilai masih sedikit orang yang memahami substansi dari kebijakan tersebut.


Terbukti! Demokrat: Ancaman Jokowi soal Reshuffle Hanya Drama Politik

Rabu, 08/07/2020 05:52 WIB

"Presiden marah-marah hanya sebuah pencitraan dan sebenarnya para menterinya udah paham, akhirnya gak ngefek ke kinerja, Menteri sudah paham ini hanya gertak sampal presiden," ujarnya.


Tak Larang Demo Tolak RUU HIP, Istana Hanya Minta Satu Hal Ini

Selasa, 07/07/2020 14:06 WIB

Pemerintah tak melarang pihak-pihak yang ingin menggelar demo untuk menolak Rancangan Undang-undang Halauan Ideologi pancasila (RUU HIP) yang kini menjadi polemik di masyarakat. Namun, pemerintah meminta agar tak melakukan aksi kakerasan termasuk merusak fasilitas dan juga mematuhi protokol kesehatan.


Demokrat: Istana Harus Tegas ke Pendukung Garis Keras yang Hina Santri

Minggu, 05/07/2020 08:03 WIB

"Sudah saatnya istana tertibkan para buzzer dan pendukungnya. Jangan sampai jadi bumerang bagi Pak Jokowi," ucapnya.


Mahfud Sebut Demokrasi di Indonesia Banyak Timbulkan Massa Liar

Jum'at, 03/07/2020 14:07 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut demokrasi di Indonesia banyak melahirkan massa liar. Hal itu pula yang melahirkan saling fitnah dan kebohongan. Namun, kata dia hal itu sesuai dengan apa yang disampaikan filsuf Plato pada abad ke-5 sebelum Masehi (SM).


Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu Jilid II

Kamis, 02/07/2020 18:36 WIB

Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu kembali melakukan aksi ujuk rasa di Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Kamis, (02/07) untuk menyampaikan berbagai masalah yang terjadi di dunia pendidikan. Tuntutan pada aksi ini mendesak pemerintah melalui Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan untuk membuat regulasi potongan biaya pendidikan sebesar lima puluh persen ditengah masa pandemi Covidd-19. Ulin Nuha/law-justice.co


Telusuri Pembelian 51% Saham Freeport, Demokrat Desak Bentuk Pansus

Kamis, 02/07/2020 06:52 WIB

"Kita konsultasi ke internal fraksi, internal komisi saya sarankan soal Freeport dan pembelian saham atau penambahan hutang kita buat pansus saja," katanya.


Politisi Demokrat: Tak Ikuti Aturan Permendikbud Hanya PPDB DKI Jakarta yang Melenceng

Selasa, 30/06/2020 17:37 WIB

Terkait persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf mengatakan Dinas Pendidikan DKI Jakarta tidak mengikuti peraturan yang lebih tinggi, yaitu Permendikbud. Menurut Dia seharusnya sesuai Permendikbud tersebut yang diutamakan adalah zonasi, bukan usia. "Aturan dalam petunjuk teknis (juknis) Dinas Pendidikan DKI terasa melenceng. Punya pemprov DKI ini agak keluar dari kebiasaan. Dan DKI bukan negara lain. Artinya semua provinsi harus ikut semua keputusan di atasnya. Kami melihat ada kesalahan dalam mendahulukan faktor usia. Yang harus didahulukan dalam permendibud itu jarak," ujar Dede saat Komisi X DPR RI menerima pengaduan para orang tua calon siswa di ruang Persipar, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6).