Vonis MK: Pemilu Ulang Alternatif Rekonsiliasi

Jum'at, 21/06/2019 14:15 WIB

Sidang Mahkamah Konstitusi (MK) sudah berlangsung selama beberapa kali persidangan, mulai banyak komentar-komentar dari jalannya persidangan tersebut. Banyak hal yang terungkap, walaupun hal itu bukan hal baru, sudah menjadi konsumsi publik. Akan tetapi, karena informasi itu menjadi sebuah kesaksian dalam sidang MK, menjadikan kita sebagai rakyat jadi lebih yakin bahwa informasi yang berseliweran pada saat sebelum dan sesudah pemilu adalah benar dan jangan langsung distigma sebagai berita hoaks.


Pengacara 01 Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK

Rabu, 19/06/2019 10:54 WIB

Negara Indonesia adalah negara hukum. Kalimat tersebut sangat tegas dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat).


Pengamat Nilai Sebagian Petitum MK Prabowo-Sandi di Luar Konteks

Senin, 17/06/2019 11:49 WIB

Pengamat dan Akademikus dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Dr. Johanes Tuba Helan, menilai, sebagian petitum permohonan Prabowo-Sandi ke Mahkamah Konstitusi (MK) sudah di luar konteks.


Ke Arah Mana Vonis MK di Sengketa Pilpres, Adil atau Sebaliknya?

Senin, 17/06/2019 07:26 WIB

Hari-hari ini hampir seluruh perhatian masyarakat tertuju pada sidang sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang sedang mengadili kasus sengketa Pilpres antara pasangan nomor urut 01 Jokowi –Ma’ruf Amin vs pasangan nomor urut 02 Prabowo-Sandiaga. Hakim MK sendiri akan memutus perkaranya pada  tanggal 28 Juni 2019 hari selasa. Sesuai ketentuan MK, putusan sengketa hasil pemilihan umum (PHPU) harus diterbitkan maksimal 14 hari kerja. Berdasarkan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, MK memang diberikan kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu/ Pemilukada.


Membedah Daftar Kecurangan Capres 01, Temuan Pengacara Capres 02

Minggu, 16/06/2019 13:02 WIB

Kuasa hukum Capres 02 Prabowo-Sandiaga, menyebut daftar berbagai kecurangan Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) oleh Capres 01 dan tim suksesnya. Mulai dari pemberian gaji ke-13 dan kenaikan gaji PNS yang diusulkan petahana merupakan bentuk nyata dari kecurangan Pilpres 2019 yang dilakukan petahana. 


Gugat ke MK, Sandiaga Minta Pendukung Tetap Tenang

Minggu, 16/06/2019 08:30 WIB

Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno meminta para pendukung Prabowo-Sandi untuk tetap tenang dan mengikuti proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK).


Dirut LAKN Nilai Ma`ruf Amin Bukan Pejabat atau Karyawan BUMN

Rabu, 12/06/2019 08:40 WIB

Direktur Eksekutif Lembaga Analisa Konstitusi Negara Tohadi menilai posisi KH Ma`ruf Amin sebagai anggota DPS BNI Syariah dan Mandiri Syariah tak menjadikannya sebagai pejabat atau karyawan BUMN, Selasa (11/6).


MK Sediakan 15 Bangku untuk Pengacara Capres Penggugat

Rabu, 12/06/2019 08:01 WIB

Mahkamah Konstitusi menyiapkan 15 bangku untuk masing-masing pengacara pasangan capres-cawapres penggugat dalam persidangan gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU).


Pengamat Nilai PKB-NU Faktor Utama Kemenangan Capres Jokowi

Sabtu, 25/05/2019 10:35 WIB

Direktur Eksekutif Fixpoll Indonesia, Anas RA, menilai Nahdlatul Ulama (NU) dan PKB faktor terbesar kemenangan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 01, Jokowi-KH Ma`ruf Amin, di Pemilu Presiden (Pilpres) 2019.


Prabowo Minta Pendukung Nurut dan Hindari Kekerasan

Rabu, 22/05/2019 18:07 WIB

Calon presiden 02 Prabowo Subianto meminta pendukungnya menurut apa katanya dan tidak melakukan kekerasan fisik sehingga negara ini tetap aman, dan massa harus menghormati penegak hukum. Hal itu dikatakan Prabowo di kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu (22/5).