SPPSN Tolak Rencana IPO Pertamina

Jum'at, 03/07/2020 20:17 WIB

Rencana Pertamina membentuk Holding dan Subholding PT Pertamina (Persero) dan privatisasi Subholding melalui IPO (Initial Public Offering) ditolak oleh pekerja Pertamina yang tergabung dalam Serikat Pekerja Pertamina Sepuluh Nopember (SPPSN). SPPSN sendiri adalah konstituen dari Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPBB).


Erick Rombak Struktur Pertamina, Selamat Tinggal Kedaulatan Energi

Jum'at, 03/07/2020 07:45 WIB

Bila ada pernyataan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, sebab yang akan masuk ke bursa adalah subholding tapi bukan Pertamina sebagai holding yang terdapat 100 persen kepemilikan negara logika tersebut PARADOKS ini ciri NEOLIBERALISME, praktek IMPERIALISME KONSTITUSIONAL.



564 Komisaris BUMN Rangkap Jabatan, Pigai: Ini Bukan Revolusi Mental

Kamis, 02/07/2020 12:41 WIB

“Saya dengar semua jabatan diproses secara politis via Pratikno & Jokowi. 2006, saya kritik Pratikno cs, 60 persen dari 19 PNS anak didik di Papua jadi koruptor,” tegasnya.


Saat Sub Holding Jadi Pintu Oligarki Licik dan Culas Kuasai Pertamina

Kamis, 02/07/2020 10:24 WIB

Rencana ini tampaknya menjadi prioritas dari oligarki yang berkuasa saat ini. Asset pertamina diharapkan akan menjadi tempat bagi permainan para oligarki mengeruk keuantungan.


Bantah Capaian Pemerintah Tangani Corona, Fahri: Omong Kosong, Ilusi!

Rabu, 01/07/2020 11:46 WIB

“Saya tidak lihat ada strategi nasional, semuanya pindah ke Wisma Atlet, rapid di Jakarta, PCR di Jakarta, orang-orang di sekitar presiden gagal memahami makna otonomi,” ungkap Fahri.


Said Aqil Siroj Institute: Pro Khilafah Justru Hidup Nyaman di BUMN

Rabu, 01/07/2020 09:30 WIB

“Sudah satu tahun lalu SAS Institute menyerukan pentingnya langkah nyata deradikalisasi di BUMN. Tapi hingga hari ini tidak ada langkah apa-apa,” ujarnya.


Larangan Rangkap Jabatan Komisari BUMN Sering Dibuat Sumir

Senin, 29/06/2020 16:01 WIB

Ombudsman RI merilis jumlah komisaris di perusahaan BUMN yang terbukti rangkap jabatan. Beberapa regulasi telah mengatur tentang larangan rangkap jabatan, namun perarutan tersebut sering disumirkan atau dibuat menjadi tidak jelas. 


Ombudsman Bongkar Data Komisaris Perusahaan BUMN yang Rangkap Jabatan

Minggu, 28/06/2020 15:15 WIB

Ombudsman RI membeberkan beberapa data terkait adanya praktik rangkap jabatan Komisaris di perusahaan BUMN dan anak perushaan BUMN. Lebih dari separuh jumlah rangkap jabatan berasal dari pejabat di lembaga kementeria. 


Tempatkan Jenderal di BUMN, Erick Thohir Disebut Langgar UU TNI-Polri

Rabu, 24/06/2020 13:59 WIB

Langkah Menteri BUMN Erick Thohir yang menempatkan sejumlah perwira tinggi Polri dan TNI untuk menjadi Komisaris di Perusahaan BUMN disebut melanggar UU TNI-Polri. Pasalnya, menurut Peneliti Hak Asasi Manusia dan Sektor Keamanan Setara Institute, Ikhsan Yosarie, pengangkatan itu tidak sesuai dengan UU Nomor 2/2002 tentang Polri dan UU Nomor 34/2004 tentang TNI.