Johan Budi Usulkan Menteri Ini Tak Diganti

Senin, 29/06/2020 20:46 WIB

Anggota Komisi II DPR RI Johan Budi mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tak mengganti Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito karnavian. Hal itu disampaikannya karena dia mendengar ada wacana untuk mencopot Tito dari jabatnnya tersebut.


Dianggap Tidak Serius Bahas Pilkada, DPR Laporkan Yasona Laoly ke Presiden

Senin, 29/06/2020 17:36 WIB

Komisi II DPR RI melalui ketua Ahmad Doli Kurnia Tandjung memberikan teguran keras kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Menurutnya Komisi II pun akan melaporkan Yasonna ke Presiden Joko Widodo.


Jenderal Dapat Jabatan Sipil, Masinton Singgung Orde Baru

Selasa, 23/06/2020 16:45 WIB

Masinton Pasaribu mengkritik langkah yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam pengangkatan dua jenderal polisi aktif menjadi pejabat di Kemenkumham. Kritik dari Anggota DPR Komisi III tersebut tentang tidak mundurnya dua jenderal yaitu Irjen Pol Andap Budhi Revianto dan Irjen Reinhard Silitonga dari kepolisian untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).


Yasonna Pastikan Habib Bahar Masih Betah di Lapas Nusakambangan

Selasa, 23/06/2020 08:33 WIB

"Itu yang ditanyakan Dirjen [PAS] kepada beliau. Jadi dia bilang bagaimana Habib begini, begini, begini, bagaimana kalau apa. [Dijawab] sementara oke saya di sini dulu, kira-kira begitu," kata Yasonna.


Nazaruddin Bebas, ICW: Bukti Kemenkumham Tak Pro Pemberantasan Korupsi

Kamis, 18/06/2020 09:08 WIB

“Pemberian remisi kepada Nazaruddin ini semakin menguatkan indikasi bahwa Kemenkumham tidak berpihak pada isu pemberantasan korupsi dengan mengabaikan aspek penjeraan bagi pelaku kejahatan,” ujarnya.


Dirjen PAS: Dari 39 Ribu Napi Asimilasi Hanya 95 Orang yang Berulah Lagi

Rabu, 13/05/2020 15:52 WIB

Direktur Jenderal Pemasyarakatan (PAS) Kementerian Hukum dan HAM Reynhard Saut Poltak Silitonga mengungkapkan dari 39 ribu lebih warga binaan yang mendapatkan asimilasi dari Kemenkum HAM terdapat 95 pelanggaran asimilasi, di mana sebagian besar pelanggaran adalah syarat umum. "Hasil evaluasi per tanggal 10 Mei 2020, asimilasi dan integrasi terjadi pelanggaran sebanyak 95 kasus dengan rincian sebagai berikut, pelanggaran terhadap syarat umum sebanyak 93 kasus ini adalah yang artinya melakukan tindak pidana dan sekarang yang berada di kepolisian dan juga sebagian sudah dimasukkan ke lapas kembali di dalam strap sel. Pelanggaran terhadap syarat khusus sebanyak 2 kasus," ungkap Reynhard dalam RDP virtual dengan Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/5/2020) kemarin.


Bela Perppu Corona, Yasonna: Pelaksananya Bisa Terjerat Korupsi

Rabu, 13/05/2020 09:30 WIB

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menggaransi bahwa adanya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 tidak serta merta menhilangkan delik korupsi bagi aparat yang menjalankannya. Pejabat yang korupsi di masa pandemi bisa saja dituntut dengan hukuman mati.  


Pemerintah Klaim Hemat Rp 341 Miliar Usai Bebaskan 39.000 Napi

Rabu, 06/05/2020 16:51 WIB

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) mengatakan sebanyak 39.193 narapidana telah dibebaskan melalui program asimilasi dan integrasi.


Keroyok Korban Hingga Tewas, Pelakunya Napi yang Dibebaskan Yasonna

Senin, 04/05/2020 14:12 WIB

Pelaku pengeroyokan hingga korban tewas karena luka tusuk senjata tajam merupakan seorang narapidana masih menjalani program asimilasi yang dikeluarkan oleh Menkumham Yasonna Laoly pada April 2020 lalu.


DPR Ijinkan Warga Gugat Yasonna Laoly

Rabu, 29/04/2020 17:00 WIB

Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mempersilakan warga mengajukan gugatan terhadap kebijakan Menkumham Yasonna Laoly terkait kebijakan pembebasan narapidana (napi) melalui program asimilasi dan integrasi di masa pandemi virus corona (Covid-19). Menurut Herman, Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum.