Jokowi Bohongi Publik Soal Pemberantasan Korupsi

Rabu, 18/09/2019 08:00 WIB

Koalisi Masyarakat Menolak Undang-Undang KPK menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9) kemarin.


16 YLBHI-LBH Kecam Surpres RUU KPK: Demokrasi di Ujung Tanduk

Kamis, 12/09/2019 15:04 WIB

DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) Joko Widodo yang menjadi pertanda pembahasan revisi UU nomor 30/2002 tentang KPK akan dimulai.


Petani-Petani SMB Adukan Maladministrasi Penanganan Konflik Lahan

Rabu, 21/08/2019 09:09 WIB

Petani-petani SMB, mengadu ke Ombudsman dan Kantor Staf Presiden (KSP), Selasa 20 Agustus 2019. Setelah hampir sebulan bungkam mereka mulai berani angkat bicara. Dalam keadaan tertekan dan ketakutan, mereka nekat ke jakarta berharap ada keadilan.


Hanya Tim Independen yang Bisa Ungkap Kasus Novel

Senin, 22/07/2019 20:50 WIB

Keberadaan tim teknis dan perintah langsung Presiden Joko Widodo terkait tengat tiga bulan dinilai tak akan mampu mengungkap kasus penyerangan dengan air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.


YLBHI Nilai Anies Tak Salahi Prosedur Penerbitan IMB Reklamasi

Jum'at, 12/07/2019 11:00 WIB

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tidak menyalahi wewenangnya sebagai gubernur karena menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) reklamasi di Teluk Jakarta. YLBHI menganggap penerbitan IMB ini hanya lebih kepada bentuk dari pemanfaatan momentum atau peluang bagi Anies.


YLBHI Gugat Tim Asistensi Hukum, Wiranto: Lucu

Senin, 17/06/2019 17:59 WIB

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Jenderal TNI (Purnawirawan) Wiranto akhirnya berkomentar terkait wacana gugatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) terhadap tim asistensi hukum bentukannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).


Polri Dinilai Tak Berimbang Tegakkan Hukum oleh YLBHI

Jum'at, 31/05/2019 20:01 WIB

Kepolisian RI (Polri) didesak agar dalam mengakan hukum di Indonesia mengacu pada pedoman Komisi HAM PBB. Hal itu disampaikan oleh para pegiat hukum tanah air merespon penangan hukum terhadap pelaku kerusuhan 22 Mei 2019 kemarin.


Kelompok Aktivis Beberkan Fakta Temuan Kerusuhan Aksi 22 Mei

Senin, 27/05/2019 11:01 WIB

Kelompok pemantau HAM membeberkan temuan fakta terkait aksi rusuh di depan Bawaslu beberapa waktu lalu, pada tanggal 21 dini hari, saat KPU mengumumkan hasil pemilu. Dan pada tanggal 21 Mei siang aksi damai dimulai oleh pendukung 02. Aksi ini berlanjut pada tanggal 22 Mei hingga malam hari. Di sela-sela aksi damai tersebut terjadi insiden yang mengarah pada kerusuhan yang terjadi pada tanggal 22 Mei dini hari hingga tanggal 22 siang, ujarnya Aktivis yang dilansir dari YLBHI.or.id, Senin (27/5).


Aktivis YLBHI Sebut Nalar Publik Hancur Karena Setujui Kekerasan

Senin, 27/05/2019 01:01 WIB

Adanya temuan awal yang dirangkum sejumlah LSM Hukum dan HAM, seperti dari Yayasan lembaga bantuan hukum Indonesia (YLBHI) dalam peristiwa 21-22 Mei menunjukkan bahwa aparat hukum di Indonesia masih menggunakan cara orde baru yakni pendekatan keamanan. Setidaknya, ada 14 temuan yang diungkap YLBHI terkait kerusuhan aksi 21-22 Mei kemarin.


Ini 14 Kebijakan Jokowi yang Ancam Demokrasi Versi YLBHI

Selasa, 14/05/2019 17:40 WIB

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai, kebijakan pemerintah saat ini justru membahayakan dan meruntuhkan substansi hukum. Kebijakan terbaru mengenai Menko Polhukam Wiranto yang membentuk tim asistensi hukum untuk mengawasi tokoh-tokoh.