Menentang Keras, YLBHI Sebut RUU Omnibus Law Mengancam Minoritas

Kamis, 16/07/2020 20:16 WIB

Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja disebut dapat mengancam eksistensi kelompok minoritas seperti penganut aliran kepercayaan di Indonesia. Seperti yang dikatakan oleh Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur bahwa pasal 82 RUU Omnibus Law bisa berpotensi untuk digunakan sebagai alat pembatas hak-hak masyarakat, khususnya kelompok minoritas.


Masih Banyak Pasal Yang Bermasalah, YLBHI Tolak RKUHP Kontroversial

Selasa, 07/07/2020 18:12 WIB

Dalam diskusi bertajuk "Apa Kabar Nasib RKUHP Kontroversial" Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati mengatakan bahwa seharusnya pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) ditolak.


HUT Bhayangkara Ke-74, YLBHI Sampaikan Kritik Ini Kepada Polri

Rabu, 01/07/2020 18:45 WIB

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyampaikan kritik kepada polisi terkait soal pengungkapan kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, Novel Baswedan oleh Polri sebagai bagian dari kinerja Kepolisian sepanjang 2019 hingga 2020.


Jaksa Kasus Novel Hidup Mewah & Harta Miliaran, YLBHI: Langgar Aturan!

Selasa, 16/06/2020 12:57 WIB

"Baik UU, disiplin pegawai negeri, maupun etika, sudah dilanggar semua itu aparat penegak hukum yang hidupnya mewah. Ada surat edaran larangan bergaya hidup mewah juga dari MenpanRB," katanya.


Catatan YLBHI Tentang Gaya Otoritarianisme Pada Kebijakan Pemerintah

Senin, 15/06/2020 08:16 WIB

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyoroti kinerja Presiden Joko Widodo semenjak menjabat pada tahun 2015. Dalam sorotannya, YLBHI berfokus pada kebijakan yang dianggap bergaya otoritarianisme.


Tak Tertibkan Buzzer & Pendukung, YLBHI: Jokowi Seolah Mendukung

Kamis, 04/06/2020 14:36 WIB

Buzzer atau pendengung dan pendukung Presiden Joko Widodo atau Jokowi sudah bertebaran dimana-mana, dan dinilai sudah meresahkan publik. Pasalnya, ada yang bertindak sudah melewati batas, sehingga dapat merusak proses demokrasi.


Ingatkan Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999, YLBHI Kritik Muannas Alaidid

Sabtu, 30/05/2020 16:16 WIB

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHi) Muhammad Isnur menyoroti langkah yang dilakukan Muannas Alaidid terkait pelaporan jurnlis Farid Gaban ke polisi. Dalam laporan tersebut, Muannas melaporkan soal kritikan Farid kepada Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki di media sosial.


Iuran BPJS Dinaikkan, YLBHI Desak Pemerintah Taat UUD 1945

Kamis, 21/05/2020 21:46 WIB

Kenaikan iuran BPJS dikritik oleh Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhamad Isnur. Menurut Isnur kenaikan tersebut bentuk ketidak taatan pemerintah dalam menjalankan perintah UUD 1945.


Selama Masa Pandemi Sejumlah Wilayah Masih Terjadi Perampasan Lahan

Kamis, 21/05/2020 13:26 WIB

Selama masa pandemi Covid-19, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mencatat ada 16 kasus perampasan lahan masyarakat yang dilakukan oleh perusahaan yang melibatkan juga aparat keamanan.


Polri Berikan Pengacara Untuk Pelaku Penyiraman Novel, YLBHI: Janggal

Selasa, 19/05/2020 15:58 WIB

Dua pelaku penyiraman terhadap Novel Baswedan yaitu Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis akan didampingi oleh pengacara yang telah disiapkan oleh Mabes Polri.