Ditengah menghangatnya suhu politik menjelang pergantian tampuk kepemimpinan Nasional, dan berbarengan dengan siklus pergantian anggota Parlemen dan beberapa jabatan Eksekutif, kita terhenyak dengan demo Kepala Desa se Indonesia ke Gedung DPR/MPR.
Hiruk pikuk riuh rendah pemilu akhir-akhir ini memunculkan dua tegangan kuat antara lanjut pemilu dengan kondisi delegitimasi terhadap KPU sebagai penyelenggara pemilu berhadapan dengan tunda pemilu lanjutkan masa jabatan presiden.
Rencana mempertahankan masa jabatan Jokowi terus bergulir. Baik dengan cara memperpanjang masa jabatan presiden maupun mengubah periode jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia kembali menyuarakan wacana penundaan gelaran Pemilu Serentak 2024.
Pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang mengaku ingin menyelematkan posisi Wakil Presiden Ma`ruf Amin sehingga muncul isu penundaan Pemilu dinilai sebagai cara untuk melepas tanggung jawab atau cuci tangan. Pasalnya, Cak Imin ingin menutupi masalah yang telah dibuatnya.
Tokoh Muhammadiyah Anwar Abbas mengingatkan Presiden Joko Widodo dan anak buahnya untuk lebih fokus bekerja daripada mengurus isu perpanjangan masa jabatan Presiden dan penundaan Pemilu. Dia menilai masih banyak persoalan yang dihadapi masyarakat kini justru tak kunjung selesai karena manuver Jokowi dan para menteri.
PDI Perjuangan kembali menegaskan sikapnya menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, partai yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut sudah siap menghadapi Pemilu mendatang.
Ketua Dewan Pembina Laskar Ganjar - Puan (LGP), Mochtar Mohamad, menilai pejabat yang menggaungkan isu penundaan Pemilu 2024 telah melanggar konstitusi.
Beredar undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) terkait rapat koordinasi isu pemunduran pemilu serentak dan isu calon penjabat kepala daerah. Menko Polhukam Mahfud Md buka suara tentang undangan itu.
Aktivis Corong Rakyat Ahmad Kelrey menilai bahwa keberadaan kelompok radikal, dan ormas terlarang di Indonesia telah memanfaatkan isu yang sedang memanas saat ini, mulai dari isu pro kontra IKN, tunda Pemilu, teroris, PT 0 persen, Papua, logo Halal dan kelangkaan minyak goreng untuk memperkeruh suasana dan sebagai upaya mendeskreditkan Pemerintahan Jokowi.