Bebaskan 7 Tahanan Politik Papua, Jangan Paksakan Peradilan Sesat

Minggu, 23/02/2020 06:17 WIB

“Kami menduga, jika pemaksaan proses peradilan ini adalah sesat. Sebaiknya dihentikan, dan segeralah bebaskan tujuh putra asli Papua yang dituduh melakukan makar ini,” ungkap Emanuel Gobay.


Salah Tafsir, Ini Kata Mahfud MD soal Sebut Data Sampah Veronica Koman

Jum'at, 14/02/2020 06:13 WIB

"Yang sampah itu adalah informasi bahwa Veronica Koman serahkan surat kepada Presiden, itu sampah, ndak ada," kata Mahfud.


Mahfud: Veronica Koman Itu Anti-RI & Masih Punya Utang ke Negara

Kamis, 13/02/2020 06:11 WIB

Mahfud MD menyebut buronan Kasus Kerusuhan Asrama di Papua sekaligus Pengacara hak asasi manusia (HAM) Veronica Koman kerap menjelek-jelekkan dan anti terhadap Indonesia.


Mahfud MD Anggap Data Veronica Koman soal Ratusan Korban Papua Sampah

Rabu, 12/02/2020 06:53 WIB

"Belum dibuka kali suratnya. Surat banyak. Kan surat orang banyak. Rakyat biasa juga ngirim surat ke Presiden. Jadi kalau memang ada, sampah saja lah kalau kayak begitu," kata Mahfud.


Di Australia Jokowi Terima Nama Tahanan Politik dan Korban Tewas Papua

Senin, 10/02/2020 20:32 WIB

Detail dari tahanan politik dan korban tewas Papua telah diserahkan kepada Presiden Indonesia Joko Widodo yang sedang berkunjung ke Canberra, Australia. Penyerahan oleh para aktivis itu untuk mendesak Jokowi supaya krisis politik dan kemanusiaan di Papua segera dihentikan.


Nasib Tapol Papua Korban Konspirasi Rasisme

Kamis, 16/01/2020 10:03 WIB

Rasisme di Surabaya ( 15-17/8/2019 ) berdampak luas.  Menyedot perhatian luas masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri. Berkembang menjadi isu politik tak terkendali .


DPR Papua: Pemindahan Tapol ke Kaltim Bakal Bikin Masalah Baru

Senin, 07/10/2019 12:20 WIB

Laurenzus Kadepa, Anggota Komisi Bidang Politik, Hukum dan HAM DPR Papua menganggap pemindahan tapol ke Kaltim bakal bikin masalah baru.


Pemindahan Tapol Papua ke Kaltim Dipastikan Melanggar Hukum

Sabtu, 05/10/2019 11:15 WIB

Koalisi Masyarakat Sipil Papua memastikan pemindahan tahanan politik asal Papua ke Kalimantan Timur melanggar hukum.