Ombudsman RI: Jokowi Tak Bisa Lepas Tangan Atas Masalah TWK KPK!
"Kerangka kerja Ombudsman itu mengarahkan rekomendasi itu ke sana (Presiden dan DPR), jadi tidak bisa Bapak Presiden mengatakan tidak boleh semuanya ke saya, ya ini bukan kemauan Ombudsman, ini perintah undang-undang," kata Robert.
Ombudsman Kaget! KPK dan BKN Kompak Tolak Hasil Temuan soal TWK
Anggota Ombudsman RI Robert Na Endi Jaweng mengaku kaget atas sikap KPK dan BKN yang justru kompak mengajukan keberatan atas temuan dan tindakan korektif yang disampaikan pihaknya terkait pelaksanaan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).
Curhat Pegawai KPK yang Dipecat: Kami Dianggap Anak Haram
Salah satu dari 56 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK), Faisal, mencurahkan isi hatinya. Faisal dkk segera diberhentikan dengan hormat akhir bulan ini.
`KPK Darurat`, Surat untuk Jokowi dari Aktivis Hingga Komunitas Ojol
Aktivis Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) hingga sopir ojek online (ojol) mengirim surat ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melalui kantor darurat pemberantasan korupsi.
Ironi Pegawai KPK Dipecat, Rekan Kerja Tulis `Dilarang Beresin Meja`
Satu per satu pegawai KPK mulai membenahi meja kerjanya. Pegawai yang tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan itu tinggal menghitung hari menuju 30 September mendatang.
Soal Pemecatan 56 Pegawai KPK, Febri Sebut Kesewenangan Tak Malu-malu
Sejumlah pegawai KPK sudah mulai berkemas. Mereka merupakan pegawai yang akan dipecat KPK karena tidak lulus Tes Wawasan Kebangsaan.
Sore Ini, Kantor Darurat Pemberantasan Korupsi Dibuka
Koalisi masyarakat sipil mendirikan kantor darurat pemberantasan korupsi bentuk kekecewaan terhadap kinerja KPK belakangan ini. Kantor ini mulai beroperasi pada Jumat (17/9) sore.
Ombudsman RI: Rekomendasi TWK KPK Sudah di Jokowi dan Puan
Ombudsman RI menyatakan telah menyerahkan rekomendasi soal tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) Kamis (16/9) lalu. Selain presiden, rekomendasi tersebut juga diserahkan ke Ketua DPR, Puan Maharani.
