Novel Disebut `Jilat Ludah Sendiri` Jika Terima Tawaran Listyo Sigit
Tawaran Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada Novel Baswedan dan 56 mantan pegawai Komisi Pemberantasan Tindak (KPK) dianggap sebagai pukulan telak menguji harga diri dan kehormatan mantan penyidik KPK itu.
Pegawai Pecatan KPK Ingin Direkrut Polri, Itu Bukti TWK Cuma Lelucon
Sebab, lanjut Adi, 56 orang pegawai lembaga antirasuah yang mau direkrut oleh Polri itu sudah terlanjur dianggap tidak layak dan bermasalah.
Menko Mahfud MD Minta Kontroversi soal TWK KPK Diakhiri
"Kontroversi tentang 56 Pegawai KPK yang terkait TWK bisa diakhiri. Mari kita melangkah ke depan dengan semangat kebersamaan," kata Mahfud lewat akun Twitter @mohmahfudmd, Rabu (29/8).
Ternyata Ini Alasan Kapolri Ingin Rekrut 56 Pegawai KPK yang Gagal TWK
Kata dia, selain memenuhi kebutuhan organisasi, juga terkait pengembagan tugas di Bareskrim pada Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Ditipidkor).
Geruduk KPK Besok, Mahasiswa Jogya-Solo Sewa Bus Menuju Jakarta
Puluhan mahasiswa dari Yogyakarta dan Solo, Jawa Tengah berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi unjuk rasa bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) di Gedung Merah Putih KPK pada Senin (27/9/2021).
Ultimatum BEM SI Disebut Sangat Serius, Jokowi Sebaiknya Mendengarkan
Merespons hal itu, Pengamat Komunikasi dan Politik, Jamiluddin Ritonga menilai, Jokowi sebaiknya mendengarkan dan memgakomodir ultimatum BEM SI tersebut.
Komnas HAM: Sikap Jokowi soal TWK KPK Bisa Pengaruhi Penilaian Dunia!
"Jadi catatan bagi negara kita, bagaimana seorang presiden, dalam hal ini sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, kemudian bisa dinilai sebagai pengabaian norma-norma hak asasi manusia," tuturnya.
KPK Akui Pemecatan 57 Pegawai Tanpa Diberi Pesangon dan Uang Pensiun
"Pegawai KPK yang berhenti dengan hormat memang tidak mendapatkan pesangon dan uang pensiun, namun KPK memberikan Tunjangan Hari Tua sebagai pengganti manfaat pensiun," ujar Ali.
Kritik Keras Komnas HAM soal TWK, Pigai: Kok Minta Jokowi Intervensi?
Langkah Komnas HAM yang berencana menemui Presiden Jokowi dianggap tidak tepat. Karena pada prinsipnya, urusan dan segala dinamika TWK menjadi kuasa dari pimpinan lembaga masing-masing.
Ombudsman RI: Jokowi Tak Bisa Lepas Tangan Atas Masalah TWK KPK!
"Kerangka kerja Ombudsman itu mengarahkan rekomendasi itu ke sana (Presiden dan DPR), jadi tidak bisa Bapak Presiden mengatakan tidak boleh semuanya ke saya, ya ini bukan kemauan Ombudsman, ini perintah undang-undang," kata Robert.