Terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja didakwa telah menyuap eks Menteri Sosial Juliari P Batubara sebesar Rp3,2 miliar.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis petang(18/2), menyita sejumlah aset milik tersangka kasus suap ekspor benih lobster (benur) Edhy Prabowo di kawasan Sukabumi, Jawa Barat.
Sidang terdakwa Hiendra Soenjoto dalam kasus suap terhadap eks Sekretaris MA Nurhadi yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu (17/2/2021) sempat diprotes oleh saksi bernama Devi Chrisnawati. Buntut dari hal itu, majelis hakim akhirnya menunda sidang.
Kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor benih lobster sudah mulai disidangkan di pengadilan. Dalam sidang perdana pada Kamis 911/2/2021) hari ini, pemilik sekaligus Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (PT DPPP), Suharjito didakwa telah menyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo sebesar 103.000 dolar AS atau setara Rp1,4 miliar dan Rp706.055.440 (Rp706 juta).
Pengakuan mengejutkan disampaikan oleh Politikus PDIP Jimmy Demianus Ijie, bahwa dirinya pernah menyerahkan uang senilai Rp2 miliar ke pejabat pengadilan. Uang tersebut diberikan oleh anggota Komisi V DPR RI itu untuk mengurus perkara yang menjeratnya. Uang Rp2 miliar itu diduga untuk mengupayakan vonis bebas terhadap Jimmy di tingkat kasasi.
Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan akan mengembalikan 12 pesawat Bombardier CRJ 1.000 untuk mengakhiri kontrak operating lease dengan Nordic Aviation Capital atau NAC yang jatuh tempo tahun 2027.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil enam saksi terkait kasus dugaan perintangan penyidikan dalam perkara mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi (NHD) dan kawan-kawan.
Mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA), Nurhadi, angkat bicara soal dugaan pemukulan terhadap petugas Rumah Tahanan KPK.
Hiendra Soenjoto menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Direktur Utama PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) itu merupakan salah satu terdakwa kasus mafia peradilan.
"Kalau memang sebagai informasi yang bagus ya kita padukan, kita cari karena memang di program bansos itu banyak sekali bukan hanya difabel, PKH (Program Keluarga Harapan), dan lain-lain," kata Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto.