Ribuan Narapidana Buddha Dapat Remisi Waisak
Hari Raya Waisak 2022 memberikan keuntungan bagi narapidana yang beragama Buddha. Pasalnya mereka mendapatkan remisi sehingga meringankan hukuman bahkan ada yang langsung bebas.
Sujud Syukur Warga Binaan Perempuan Pondok Bambu Dapat Remisi
Sebanyak 19 warga binaan lapas perempuan klas II A, Pondok Bambu, Jakarta Timur, melakukan aksi sujud syukur, usai mendapat remisi khusus atau pengurangan masa tahanan di hari natal. Aksi tersebut dilakukan sebagai ungkapan syukur atas pengurangan masa tahanan mulai dari 15 hari hingga 2 bulan yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM terhadap para warga binaan.
Kemenkumham Beri 12.641 Napi Nasrani Remisi, 79 Orang Dibebaskan
Sukacita Natal dirasakan narapidana beragama Kristen dan Katolik di seluruh Indonesia.
Kemenkumham Jawa Barat Mengajukan 437 Napi Dapat Remisi Natal
Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kantor Wilayah Jawa Barat sudah mengajukan 437 narapidana untuk mendapatkan remisi Hari Raya Natal 2021.
ICW: Rezim Hari Ini Memang tidak Pro Pemberantasan Korupsi
Mahkamah Agung (MA) resmi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No 99 tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan yang mengatur pengetatan pemberian remisi bagi warga binaan khususnya pelaku tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba dan kejahatan transnasional lainnya. ICW menilai, keputusan itu semakin menunjukan bahwa rezim hari ini tidak pro terhadap upaya pemberantasan korupsi.
MA Cabut PP 99 Tahun 2012, Pusako: Koruptor Kian Menguat!
Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mencabut dan membatalkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang dikenal dengan PP Pengetatan Remisi Koruptor dikritik berbagai pihak.
Pengetatan Remisi Koruptor Dibatalkan MA, ini Respons Kemenkumham
Mahkamah Agung (MA) membatalkan PP Nomor 99 Tahun 2012 yang mengatur pengetatan pemberian remisi bagi pelaku tindak pidana korupsi, narkotika, serta terorisme.
Mahkamah Agung Batalkan & Cabut PP Pengetatan Remisi Bagi Koruptor
Mahkamah Agung (MA) akhirnya resmi membatalkan dan mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 yang dikenal dengan PP Pengetatan Remisi Koruptor.
MK Menyatakan Napi Koruptor hingga Bandar Narkoba Berhak Dapat Remisi
Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan semua terpidana, termasuk koruptor, yang sedang menjalani masa pemidanaan di lembaga pemasyarakatan (LP) berhak mendapatkan remisi sebagaimana dijamin UU Pemasyarakatan.