Ancaman Kriminalisasi Advokat di RUU KUHP, Peradi SAI Akan Lakukan ini

Selasa, 10/08/2021 22:00 WIB

Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) yang saat ini tengah digodok dimasukkan sejumlah ketentuan yang dapat mengkriminalisasi profesi advokat.  


Komnas Perempuan Beberkan 100 Aduan Istri Diperkosa Suami Selama 2020

Selasa, 15/06/2021 09:37 WIB

"Berdasarkan Catatan Tahunan 2021, jumlah laporan terkait pemerkosaan terhadap istri adalah 100 kasus untuk 2020. Tahun 2019, data kasus mencapai 192 kasus yang dilaporkan," ucap komisioner Komnas Perempuan, Theresia Iswarini.


Draf RUU KUHP: Perkosa Istri Sendiri, Suami Bisa Dipenjara 12 Tahun

Selasa, 15/06/2021 06:28 WIB

Delik ini saat ini sudah ada dalam UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).


PDIP Tegas Tolak Pasal Penghinaan Presiden Era SBY, Kini Malah Dukung

Jum'at, 11/06/2021 07:10 WIB

Pada tahun 2013 saat R-KUHP juga dibahas, muncul perdebatan apakah perlu dimuat Pasal Penghinaan Presiden. Saat itu, banyak politisi PDIP yang tegas menolak pasal tersebut.


Rocky: DPR Pidanakan Orang yang Bantu Dapat Kekebalan Hukum, Dungu kan

Jum'at, 11/06/2021 05:46 WIB

"Sekarang anggota DPR mempidanakan orang yang membantunya dapat kekebalan hukum. Dungu kan. Logika hukum benar-benar gila," ungkapnya keras.



Ini Sikap Jokowi soal Pasal Penghinaan Presiden dalam RUU KUHP

Kamis, 10/06/2021 05:12 WIB

Terkait hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko "Jokowi" Widodo tak keberatan jika pasal tersebut tidak dihidupkan kembali.


RUU KUHP: Pelaku Prank Kini Bisa Didenda hingga Rp 10 Juta

Rabu, 09/06/2021 07:31 WIB

Pasal 335 mengatakan: Setiap orang yang di tempat umum melakukan kenakalan terhadap orang atau barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.


Sindiran Pedas Sujiwo Tejo Soal Hina DPR Dipenjara 2 Tahun

Selasa, 08/06/2021 22:13 WIB

Budayawan Sujiwo Tejo langsung menyindir keras bunyi Rancangan Undang-Undang KUHP yang mengancam penjara 2 tahun terhadap penghina anggota DPR dan presiden. Hal itu disampaikannya melalui akun Twitternya @sudjiwotedjo.


Pasal Penghinaan di RUU KUHP, YLBHI: Bukti Presiden & DPR Antikritik!

Selasa, 08/06/2021 11:35 WIB

"Ini menunjukkan DPR dan Pemerintah antikritik dan tidak sesuai dengan UUD 1945. DPR adalah lembaga negara, maka artinya suara publik adalah kritik. Lembaga publik kalau ga boleh dikritik artinya bukan demokrasi lagi," ujarnya.