CDGS Universitas Paramadina memprediksi tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Joko Widodo bakal menurun
Pihak Istana Negara membantah keras pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut Presiden Joko Widodo terganggu dengan kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi.
Setidaknya ada tiga cara untuk menggagalkan pengesahan Revisi Undang Undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK.
Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan penyidikan terhadap Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sudah dilakukan sejak 28 Agustus 2019.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly telah ingkar janji terkait revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK (RUU KPK/Revisi UU KPK).
Koalisi masyarakat sipil rencananya bakal membawa Revisi Undang-undang KPK yang baru disahkan DPR RI kemarin ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah adalah salah satu politisi di Parlemen yang konsisten mendukung revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
Koalisi Masyarakat Menolak Undang-Undang KPK menggelar aksi demonstrasi di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (17/9) kemarin.
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengaku tidak kaget dengan sikap Jokowi tetap pada keputusannya untuk merevisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK meski mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat sipil.
Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Arief Poyuono mengajak Sseluruh elemen masyarakat yang peduli dengan pemberantasan korupsi, untuk melakukan aksi turun kejalan.