Sosialisasikan RKUHP di 11 Kota, Pemerintah Libatkan BIN
pemerintah bakal kembali menggelar sosialisasi dan diskusi publik terkait Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di 11 kota.
Segera Tunda Pembahasan RKUHP, Prioritaskan Reformasi di Tubuh Polri
Kasus Ferdy Sambo seakan menjadi titik kulminasi dari keresahan publik terhadap institusi Polri belakangan ini. Sebelum kasus kematian Brigadir J, polisi memang sudah sering menjadi sorotan publik dalam beberapa kasus.
Ancam Kebebasan Pers, AJI Desak 19 Pasal dalam RKUHP Dicabut
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak DPR RI dan pemerintah mencabut 19 pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). AJI menilai pasal-pasal itu mengancam secara langsung kebebasan pers di Indonesia.
Presiden Jokowi Perintahkan Bahas Kembali RKUHP Bersama Masyarakat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memerintahkan para anak buahnya untuk membahas kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bersama masyarakat.
Desak Hentikan Pengesahan RKUHP, Demokrat: Publik Merasa Ditinggalkan!
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Didik Mukrianto menegaskan sejumlah isu krusial yang disorot publik dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) perlu disempurnakan sebelum disahkan dalam Rapat Paripurna DPR.
Buru-buru, Pemerintah Mau Sahkan RKUHP Sebelum 17 Agustus
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkpolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum 17 Agustus 2022. Hal itu terungkap dari pertemuan Dewan Pers dengan Mahfud.
Tanpa Dialog, Dewan Pers Heran Draf RUU KUHP Tiba-tiba Disetor ke DPR
Proses pembahasan RUU KUHP yang kini telah berada di meja DPR RI sempat membuat Dewan Pers terkejut. Sebab, draf RUU KUHP yang digodok pemerintah hingga sampai ke meja dewan Senayan dianggap tidak melibatkan publik dan insan pers.