Sosialisasikan RKUHP di 11 Kota, Pemerintah Libatkan BIN

Senin, 29/08/2022 17:08 WIB

pemerintah bakal kembali menggelar sosialisasi dan diskusi publik terkait Rancangan Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) di 11 kota.


Segera Tunda Pembahasan RKUHP, Prioritaskan Reformasi di Tubuh Polri

Rabu, 24/08/2022 21:43 WIB

Kasus Ferdy Sambo seakan menjadi titik kulminasi dari keresahan publik terhadap institusi Polri belakangan ini. Sebelum kasus kematian Brigadir J, polisi memang sudah sering menjadi sorotan publik dalam beberapa kasus.


Ancam Kebebasan Pers, AJI Desak 19 Pasal dalam RKUHP Dicabut

Sabtu, 20/08/2022 13:00 WIB

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mendesak DPR RI dan pemerintah mencabut 19 pasal bermasalah dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP). AJI menilai pasal-pasal itu mengancam secara langsung kebebasan pers di Indonesia.


Pakar Desak DPR Segera Sahkan RKUHP

Minggu, 14/08/2022 21:34 WIB



Presiden Jokowi Perintahkan Bahas Kembali RKUHP Bersama Masyarakat

Selasa, 02/08/2022 11:27 WIB

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memerintahkan para anak buahnya untuk membahas kembali Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) bersama masyarakat.


Desak Hentikan Pengesahan RKUHP, Demokrat: Publik Merasa Ditinggalkan!

Jum'at, 29/07/2022 18:40 WIB

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Didik Mukrianto menegaskan sejumlah isu krusial yang disorot publik dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) perlu disempurnakan sebelum disahkan dalam Rapat Paripurna DPR.


Buru-buru, Pemerintah Mau Sahkan RKUHP Sebelum 17 Agustus

Jum'at, 29/07/2022 12:31 WIB

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkpolhukam) Mahfud MD mengatakan bahwa pemerintah berencana mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) sebelum 17 Agustus 2022. Hal itu terungkap dari pertemuan Dewan Pers dengan Mahfud.



Tanpa Dialog, Dewan Pers Heran Draf RUU KUHP Tiba-tiba Disetor ke DPR

Rabu, 20/07/2022 21:35 WIB

Proses pembahasan RUU KUHP yang kini telah berada di meja DPR RI sempat membuat Dewan Pers terkejut. Sebab, draf RUU KUHP yang digodok pemerintah hingga sampai ke meja dewan Senayan dianggap tidak melibatkan publik dan insan pers.