Tak Terbitkan Perpu KPK, ICW & Pukat UGM Kecewa Dengan Presiden

Minggu, 03/11/2019 12:50 WIB

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana mengaku telah memprediksi bahwa Presiden Jokowi tidak akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang–undang (Perppu) KPK. Sebab, sejak jauh hari, indikasi dari Presiden dan DPR untuk melemahkan KPK sudah terkonfirmasi.


Kenapa Sikap Jokowi Berbeda Antara UU KPK dan RKUHP?

Rabu, 25/09/2019 10:29 WIB

Pukat UGM menilai, sikap Presiden Joko Widodo tidak responsif dalam merespons aki-aksi di sejumlah daerah yang menuntut pencabutan UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) versi revisi yang telah disahkan DPR.


Tetap Lantik Ghufron Jadi Pimpinan KPK, Pukat UGM: Pelanggaran

Minggu, 22/09/2019 07:35 WIB

Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), Zainal Arifin Mochtar mengatakan, Undang-undang KPK yang sekarang sudah berlaku untuk pengangkatan pimpinan KPK Desember 2019 mendatang.


Jika Loloskan Firli Jadi Pimpinan KPK, DPR Bisa Digugat

Kamis, 12/09/2019 17:00 WIB

Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) Universitas Gajah Mada (UGM) Oce Madril menyebutkan bahwa pengumuman pelanggaran etik berat Firli ini harusnya menjadi pertimbangan bagi Komisi III DPR RI.