Petinggi Polri-BPIP, 151 Nama Lolos Seleksi Administrasi Pejabat KPK
151 nama dinyatakan lulus seleksi administrasi calon pejabat tinggi madya dan pratama di lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
KPK Minta Arteria Dahlan PDIP Segera Perbarui Laporan Harta Kekayaan
Sehingga kata Ipi, pihaknya mengimbau Arteria yang belum melaporkan LHKPN periodik 2020, agar segera menyerahkan LHKPN tahun 2021 kepada KPK. Secara teknis laporan pada KPK yakni dengan posisi harta kekayaan per 31 Desember 2021.
KPK Buka Kemungkinan Jerat Azis Syamsuddin Pasal Merintangi Penyidikan
"Kami akan analisa apakah ada kemungkinan pengembangan ke arah pasal menghalangi penyidikan, tentu nanti tunggu pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan perkara tersebut," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri.
Akan Segera Disidang, KPK Sebut Berkas Perkara Azis Syamsuddin Rampung
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa berkas perkara mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Azis Syamsuddin (AZ) dinyatakan telah P21 atau lengkap.
KPK Adukan ke Polisi Terkait Lahan Sitaan Dikuasai Perusahaan
Sejumlah aset tanah dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang disita KPK di Sewor, Kelurahan Banjarsari, Kota Serang dikuasai PT Bangun Mitra Jaya. Di lahan itu, saat ini ada proses pembangunan untuk perumahan.
Dikuasai Pihak Lain, Lahan Sitaan KPK di Serang Jadi Proyek Perumahan
Sejumlah aset tanah dari Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan yang disita KPK di Sewor, Kelurahan Banjarsari, Kota Serang dikuasai pihak lain. Di lahan itu, saat ini ada proses pembangunan untuk perumahan.
KPK Kembali Lakukan OTT, Kali Ini di Kalimantan Selatan
"Benar, tim KPK berhasil mengamankan beberapa pihak dalam kegiatan tangkap tangan terkait dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kalimantan Selatan," kata Plt Jubir KPK, Ali Fikri, saat dimintai konfirmasi, Kamis (16/9/2021).
KPK Ingatkan Ada Pidana Bagi Siapapun yang Menghambat Pencarian Masiku
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan ancaman pidana bagi pihak-pihak yang secara sengaja menghalangi pencarian dan penangkapan buronan kasus dugaan korupsi penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024, Harun Masiku.
Deputi Pencegahan & Plt Jubir Dilaporkan ke Dewas KPK oleh PT BGE
Boyamin menduga, Pahala melakukan pemalsuan surat rekomendasi. Menurutnya, KPK seharusnya tidak mengeluarkan surat rekomendasi, lantaran kasus tersebut bukanlah perkara korupsi. Menurutnya surat tersebut merugikan kliennya.