Ada Rumor Ahok Mau Maju lagi di Pilkada DKI, Ini Respons Mujahid 212
Oleh karena itu kata Damai, dalam menghadapi Ahok, partai politik berbasis Islam maupun religius harus menyiapkan calon Gubernur DKI yang bisa bersaing dengan Ahok.
Apa Sih Yang Tidak Dipersoalkan Dari Seorang Anies Baswedan?
Gak perlu kaget! Semua tentang Anies akan selalu disoal. Tentang apa saja. Ini semua akan berhenti jika Anies tidak didorong untuk mencalonkan diri jadi presiden.
Risma Belum Tahu Apakah PDIP Dorong Dirinya Maju di Pilgub DKI
Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma belum tahu soal sikap PDIP terhadap dirinya untuk Pemilu 2024 mendatang. Hal serupa juga soal Pilkada DKI Jakarta. Risma menegaskan hingga saat ini dirinya memegang prinsip untuk tidak meminta jabatan tertentu ke orang lain.
Begini Saran Rizal Ramli Agar Pemilu Jujur, Adil, Terpercaya dan Murah
"Jadi kalau mau Pemilu yang jujur, adil dan murah seperti 1955 dan 1999, anggota-anggota KPU dan Bawaslu harus wakil-wakil Partai, sehingga terjadi internal cross-checking, bukan dari Ormas-ormas yang dipilih dan di-stir oleh yang saat ini berkuasa!!" paparnya.
Jokowi Diingatkan Nasdem soal Pengganti Anies dan Kawan-kawan
Sejumlah kepala daerah, baik itu gubernur maupun Bupati habis masa jabatannya pada tahun 2022. Namun, karena Pilkada baru digelar pada tahun 2024, maka pemerintah harus menunjut penjabat sementara untuk menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya habis.
Anggaran Fantastis Pemilu dan Pilkada Serentak 2024: Rp 110 Triliun
Indonesia akan menggelar pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo menyebut pesta demokrasi tersebut diperkirakan akan menelan biaya Rp 101,4 triliun.
Aturan PJ Kepala Daerah: Dilarang Mutasi & Pemekaran Wilayah Tak Izin
Sejumlah 101 kepala daerah mulai dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota akan mengakhiri masa jabatannya pada tahun ini. Nantinya, jabatan kepala daerah akan diisi oleh penjabat kepala daerah hingga Pilkada serentak yang digelar 2024 mendatang.
Rugi karena Jabatannya Diperpendek, Bupati Ini Gugat UU Pilkada ke MK
Bupati Halmahera Utara Frans Manery menggugat Undang-Undang Pilkada yang menyatakan Pilkada serentak dilaksanakan pada tahun 2024. Frans menggugat bersama wakilnya Muchlis.