Tersangka kasus tolak demo Rancangan Undang-Undang atau RUU Omnibus Law Jumhur Hidayat menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (14/1/2021). Namun anehnya, dia tidak didampingi oleh pengacara karena tak pernah diizinkan oleh penyidik Bareskrim Polri.
Banyak pendukung Habib Rizieq yang meminta Hotamn Paris untuk menjadi kuasa hukumnya dalam kasus dugaan kerumunan massa. Namun, permintaan itu ditolaknya karena tengah sibuk menangani kasus bisnis.
"Ini salah satu dari ratusan dm ke hotman!! Kenapa minta Hotman? Banyak pengacara top yg lebih hebat dari hotman! Gimana saran para fanss??" tanya pria 61 tahun ini.
Meski begitu, dia mengaku FPI tak khawatir setelah Irjen Fadil Imran resmi menjabat Kapolda Metro Jaya.
"Kalau menurut saya ini sudah pembiaran terstruktur. Dan kita harus menggugat ke Presiden, Kapolri, Kapolda agar jangan sampai terjadi kasus-kasus yang serupa lagi," jelas Mona.
Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat memvonis terdakwa kasus Jiwasraya Joko Hartono Tirto dengan pidana penjara seumur hidup. Vonis itu tak diterima oleh Soesilo Ariwibowo selaku pengacara dari Joko Tirto.
Kuasa hukum atau penagcara dari terpidana kasus penganiayaan Habib Bahar bin Smith, Azis Yanuar mendesak Balai Pemasyarakatan Bogor segera memebebaskan kliennya dari penjara. Pasalnya, gugatan mereka terkait surat keputusan pencabutan asimilasi dikabulakn oleh majelis hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.
Thie Butje Sutedja, seorang pria di Surabaya tak pernah menyangka dirinya akan kalah di pengadilan lantaran sudah mengeluarkan uang untuk pengacaranya senilai Rp10 miliar. Namun, janji yang disampaikan oleh eks pengacaranya itu tak terbukti, dia tetap kalah.
Polisi telah menangkap dan menetapkan tujuh orang sebagai tersangka dalam kasus pelemparan bom molotov ke kantor PDIP di wilayah Jawa Barat. Beberapa pelaku diketahui sebagai anggota Front Pembela Islam (FPI).
Pakpahan & Partners (PP) adalah sebuah firma hukum yang didirikan menurut hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, di Jakarta, pada tanggal 27 Desember 1995.