Peretas (hacker) Bjorka menjual 3,2 miliar data yang diklaim dari aplikasi PeduliLindungi US$ 100 ribu atau sekitar Rp 1,5 miliar di forum Breached.to. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan bahwa stakeholder terkait tengah melakukan investigasi.
Hacker Bjorka kembali membocorkan data yang menurutnya berasal dari PeduLindungi. Ia mengklaim, terdapat data pejabat seperti Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.
Kementerian Kesehatan mengatakan hilangnya fitur PeduliLindungi di beberapa aplikasi populer di Indonesia karena kerja sama sudah berakhir.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir dibuat pusing dengan jutaan data base dalam aplikasi PeduliLindungi tidak aktif lagi dan tidak dioptimalisasi untuk memperkuat ekosistem perekonomian.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan memastikan bahwa pemerintah tengah berupaya menemukan keseimbangan antara target dari sisi hulu hingga hilir terkait pengendalian minyak goreng.
“Penggunaan PeduliLindungi atau KTP sebagai syarat beli minyak goreng curah merupakan indikasi bahwa Kartu Sembako Murah yang diluncurkan Presiden Joko Widodo tidak berhasil menjalankan fungsinya,” tegasnya lewat akun Twitter pribadi, Minggu (26/6).
Menko bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan, pembelian minyak goreng curah akan diawasi dengan penggunaan aplikasi PeduliLindungi. Luhut memerintahkan, mulai hari ini, Senin (27/6/2022), akan digelar sosialisasi mengenai kebijakan baru tersebut.
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI). Gugatan tersebut terkait aplikasi PeduliLindungi yang dinilai rawan bocor karena dikelola oleh swasta.
Tudingan Amerika Serikat (AS) soal adanya dugaan pelanggaran HAM, khususnya privasi pada aplikasi PeduliLindungi akhirnya dijawab oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes).Menurut Kemenkes, dugaan tersebut tidak berdasar.