Oposisi Dukung Wacana Jokowi Revisi UU ITE, Tapi Bebaskan Juga Aktivis

Selasa, 16/02/2021 09:58 WIB

Selain itu, Mardani juga meminta pemerintah usai merevisi UU ITE tersebut untuk segera membebaskan para aktivis yang dijerat dengan pasal tersebut.


PKS: Belanda Satu Kabinet Mundur usai Gagal Urus Bansos, di Indonesia?

Kamis, 21/01/2021 06:53 WIB

"Vietnam pada bulan lalu beri (hukuman) 10 tahun penjara kepada pejabatnya yang mark up dana Covid-19. Di Belanda, satu kabinet mundur karena gagal kelola Bansos," kata Mardani.


PKS: Apa Jokowi Tahu Calling Visa Israel Bertentangan Dengan UUD 1945?

Kamis, 03/12/2020 07:20 WIB

Menurut anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi PKS Bukhori Yusuf, rencana tersebut sama saja mengabaikan amanat konstitusi nasional dan bentuk pengkhianatan terhadap UUD 1945.


Ngaku Pemilih Setia, Bobotoh Persib Ini Protes PKS Pakai Warna Oranye

Rabu, 02/12/2020 09:16 WIB

Namun, dia menyampaikan bahwa lambang warna PKS dari dulu adalah putih.


Rencana Pemerintah Hapus BBM Jenis Premium di Jawa Bali Ditolak PKS

Selasa, 24/11/2020 11:31 WIB

"Terkait rencana premium dihapus 1 Januari 2021, kami menentang di tengah pandemi yang sekarang ini," ujar Mulyanto.


PKS: Masukkan RUU HIP Ke Prolegnas Sama Saja Mengundang Kegaduhan!

Kamis, 19/11/2020 08:20 WIB

"PKS meminta kepada pimpinan Baleg DPR RI agar RUU HIP tidak dimasukkan kembali ke dalam Prolegnas prioritas tahun 2021,” kata Wakil Ketua Fraksi PKS, Mulyanto.


Habib Salim: Sepanjang Sejarah, Mereka yang Hina Rasul Terkena Azab!

Selasa, 03/11/2020 06:27 WIB

“Dia tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan tersebut melukai 1,7 miliar umat Islam di seluruh dunia,” ujar Habib Salim.


PKS Ungkap Perbedaan Pasal Omnibus Law versi Paripurna DPR & Setneg

Kamis, 29/10/2020 07:36 WIB

Dalam hasil pembahasan Panja 3 Oktober dan naskah berjumlah 905 halaman, Pasal 49A ayat (1) huruf d tertulis `Pembongkaran bangunan; dan/atau Denda administratif`.


Desak Cabut UU Ciptaker, PKS Minta Jokowi Segera Terbitkan Perppu

Rabu, 07/10/2020 10:39 WIB

"Presiden Jokowi harus mendengar suara buruh dan masyarakat. Terbitkan Perppu. Cabut UU Ciptaker. Sebab buruh dan masyarakat menolak keberadaannya," kata Syaikhu.


Ngaku Kontra Politik Dinasti, Tapi PKS Usung Kerabat Maruf Amin & SBY

Minggu, 30/08/2020 13:34 WIB

"[Dukungan] itu persoalan tergantung suasana kebatinan teman-teman di daerah tersebut dalam komunikasi dengan partai lain. Misalnya kenapa di Tangsel PKS dengan putri Ma`ruf Amin? Karena suasana kebatinan lebih ke Nur Azizah," jelas Sohibul.