Rasamala yang merupakan mantan Kabag Perencanaan dan Produk Hukum KPK itu mengatakan bahwa partai politik memang merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki pemberantasan korupsi di Indonesia. Hanya saja, saat ini ia memilih untuk mendedikasikan diri di dunia pendidikan.
"Seharusnya jika memang proses legislasinya buruk dan dinyatakan MK sebagai inkonstitusional, maka produk hukum yang dihasilkan juga inkonstitusional," katanya.
"Beban penanganan Covid-19 sudah sangat menekan APBN dan proyek-proyek infrastruktur jelas bukan prioritas utama di tengah kondisi sulit ekonomi saat ini,” ujar Jazuli lewat keterangan persnya, Kamis (14/10).
"PKS menolak voluntary asset disclosure yang sebenarnya menurut para ahli dan publik itu merupakan `tax Amnesty/Pengampunan Pajak` jilid II," ujar Mardani kepada wartawan, Selasa, 5 Oktober.
"Duet Anies-Sandi adalah sebuah keniscayaan," kata Presiden PKS Ahmad Syaikhu, di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (16/9).
"Sebagai wacana, ide ini berbahaya karena menabrak konstitusi. Selain itu ide ini bertentangan dengan semangat Reformasi yang ingin menutup peluang bagi munculnya tirani," kata Mardani, yang dikutip Kamis 26 Agustus 2021.
"PKS tetap membuka kemungkinan calon dari eksternal. Beberapa nama figur eksternal memang muncul. Selain Anies Baswedan, juga Ganjar dan AHY," kata Nabil dalam keterangan tertulis, Senin (14/6).
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu menilai saat ini banyak kalangan menyalahgunakan Pancasila untuk memecah belah persatuan bangsa.