Kebijakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang kerap menyengsarakan rakyat dinilai sebagai bukti dia tak mau melindungi warganya. Hal itu membuat warga miskin di Indonesia diprediksi akan meningkat pada tahun 2022.
"Saya sudah meminta restu. Beliau (Ryamizard Ryacudu) setuju dan mendukung langkah saya ini," ujar Eka Gumilar.
"RUU IKN bermasalah baik secara formil atau prosedural maupun materiil atau substansial. PKS memandang bahwa RUU IKN dibahas secara tidak memadai, ugal-ugalan, serampangan dan asal-asalan," kata Syaikhu.
Ada hal yang menarik dalam pelantikan Dewan Pakar PKS, salah satu anggotanya Evalina Heryanti yang beragama Kristiani. Seperti yang banyak masyarakat ketahui bahwa PKS adalah partai Islam.
"Edy Mulyadi memang pernah menjadi Caleg PKS namun setelah proses pemilu usai hingga kini yang bersangkutan tidak aktif di struktur level manapun dan bukan pejabat struktur PKS," kata Mabruri.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan tegas menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) yang diusulkan pemerintah disahkan menjadi undang-undang lewat paripurna DPR karena pemerintahan di ibu kota baru yang berbentuk otorita berpotensi menjadi otoriter lantaran tak ada DPRD.
“PKS menentang wacana penundaan Pemilu 2024 serta menolak berbagai ide apapun yang terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945,” tutur Salim.
Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu dalam Pidato Kebangsaan Akhir Tahun 2021 menyoroti soal dua keputusan penting yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi.
Dia menegaskan, sikap Narji saat itu merupakan sikap pribadi.
Narji sendiri tak menampik hal tersebut. Namun dia menyatakan hubungannya dengan Demokrat hanya sebatas hubungan kedekatan. Dia belum pernah resmi menjadi kader Demokrat.