Hingga Kini, Pemerintah Kantongi Rp6,02 T dari Tax Amnesty Jilid II

Senin, 11/04/2022 10:01 WIB

Pemerintah disebut meraup Rp6,02 triliun dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II per Minggu (10/4). Setoran itu berupa pajak penghasilan (PPh) yang berasal dari pengungkapan harta bersih senilai Rp58,89 triliun.


Tax Amnesty Jilid II per 28 Maret, Negara Raup Rp 4,55 Triliun

Selasa, 29/03/2022 09:40 WIB

Pemerintah mendapatkan Rp4,55 triliun dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II per Senin (28/3). Setoran itu berupa pajak penghasilan (PPh) yang berasal dari pengungkapan harta bersih senilai Rp44,61 triliun.


Hari Ke-26 Tax Amnesty Jilid II, Indonesia Kantongi Rp736,19 Miliar

Jum'at, 28/01/2022 10:01 WIB

Per Rabu (26/1) lalu, Negara mengantongi Rp736,19 miliar dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II.


Karyawan Swasta Kena Pajak Tapi Nakes Bebas Pajak Penghasilan di 2022

Rabu, 12/01/2022 18:25 WIB

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melanjutkan pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi tenaga kesehatan (Nakes). Ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 226 tahun 2021.


Tax Amnesty Jilid II 9 Hari Berjalan, Negara Raup 125 Miliar

Senin, 10/01/2022 17:13 WIB

Pada hari kesembelian pelaksanaan program tax amnesty jilid II, negara sudah meraup Rp125,52 miliar.. Setoran pajak penghasilan (PPh) itu berasal dari pengungkapan harta bersih senilai Rp1.046,12 miliar.


Fasilitas Pejabat Negara atau Bos Perusahaan Kini Dikenakan Pajak

Rabu, 03/11/2021 18:40 WIB

Pejabat negara atau bos perusahaan yang mendapatkan fasilitas dari kantor dari mula rumah hingga kendaraan, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan saat ini mengenakan pajak karyawan yang masuk kedalam golongan pajak pemberian natura atau kenikmatan bagi orang kaya  


Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Kamis, 07/10/2021 11:27 WIB


Cek Penghasilan! Segini Tarif Pajak Dikenakan dari Gaji Setiap Bulan

Sabtu, 02/10/2021 17:20 WIB

Pemerintah tidak mengenakan tarif pajak bagi masyarakat dengan gaji Rp 4,5 juta/bulan. Hal ini tidak tetap dipertahankan meski ada beberapa perubahan aturan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang sudah disetujui DPR bersama pemerintah.


Kritik Wacana Pajak Menkeu, Haris: Selamat Datang Zaman Pajak Kolonial

Minggu, 23/05/2021 11:49 WIB

"Sobat, Selamat Datang Zaman Pajak Kolonial. 1. Penghasilan Rp 50 juta/ tahun tarif PPh 5%. 2. Penghasilan Rp 50 juta - Rp 250 juta/ tahun tarif PPh 15%. 3. Penghasilan di atas Rp 250 juta - Rp 500 juta/ tahun tarif PPh 25%. 4. Penghasilan di atas Rp 500 juta/ tahun tarif PPh 30%" ujarnya.


Sri Mulyani Siap Turunkan PPH Pasal 21 Final Usai Direstui Jokowi

Rabu, 17/03/2021 22:41 WIB

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) 4/2021 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah 2021. Langkah itu sebagai langkah untuk merestui usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang berencana merevisi tarif pemotongan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 final atas penghasilan selain yang bersifat rutin yang menjadi beban APBN atau APBD.