Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Rahmat Santoso selaku adik ipar mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi. Rahmat Santoso akan diperiksa sebagai saksi di perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) pengurusan perkara MA.
Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis kepada mantan Kabid Pendaftaran Ekstensifikasi dan Penilaian Kanwil Ditjen Pajak Sulselbartra, Wawan Ridwan 9 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono sebagai tersangka. Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus suap dan gratifikasi serta Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menyeret Budhi.
Untuk meminta penjelasan karena harga tiket pesawat meningkat signifikan menjelang Idul Adha, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah I akan memanggil perwakilan maskapai penerbangan.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sudah melayangkan 56 surat panggilan kepada sejumlah pihak terkait penyelidikan dugaan kartel minyak goreng.
KPK kembali melakukan pemanggilan terhadap Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Andi Arief, sebagai saksi. Dia akan diperiksa terkait kasus suap Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas`ud (AGM).
Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas`ud dengan tegas membicarakan uang Rp1 miliar yang disebut mengalir ke Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Kalimantan Timur. Hal itu disampaikannya dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi yang menjeratnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Samarinda.
KPK memanggil Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman sebagai saksi. Dia akan dikonfirmasi soal kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat Bupati Banjarnegara nonaktif Budhi Sarwono.
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelisik sejumlah aset milik Bupati Penajam Paser Utara, Abdul Gafur Mas`Ud diduga disamarkan dengan menggunakan identitas sejumlah pihak lain termasuk tersangka Nur Afifah Balqis.
Selain soal perkara pokoknya dugaan korupsi suap proyek irigasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Bupati nonaktif Hulu Sungai Utara (HSU) Abdul Wahid dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).