Sepi Partisipasi Publik, Pembangunan IKN Dinilai Tak Transparan

Minggu, 16/01/2022 15:30 WIB

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai pembahasan Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) cenderung dilakukan secara tertutup.


Setelah 76 Tahun Usianya, Benarkah DPR Kini Telah Kembali ke Era Orba?

Jum'at, 07/01/2022 05:28 WIB

DPR pada masa Orba dikenal sebagai Lembaga “tukang stempel” kebijakan pemerintah semata. "Tukang stempel" merupakan istilah yang sering digunakan sebagai kritik masyarakat pada era Orba untuk  menjuluki  DPR-nya yang cenderung "manut" terhadap kemauan pemerintah yang sedang berkuasa di masanya.


Cara Maskapai Penerbangan Filipina Berhasil Bangkit dari Kebangkrutan

Sabtu, 01/01/2022 15:00 WIB

Maskapai Philippine Airlines (PAL) mengatakan telah bangkit dari kebangkrutan. Hal ini terjadi pasca pengadilan Amerika Serikat (AS) menyetujui rencana reorganisasi perusahaan.  


Senjakala Mal DKI Jakarta Tanpa Pengunjung, Penyewa Pilih Pergi

Jum'at, 24/12/2021 18:55 WIB

Pergantian tahun biasanya menjadi momen yang ditunggu pengelola mal karena ramai oleh pengunjung. Namun, di tahun ini tidak semua pusat perbelanjaan ramai. Beberapa mal legendaris di DKI Jakarta yang dulunya ramai kini berangsur menjadi sepi.


Mahfud MD Singgung Pernyataan Jokowi soal Ormas Pembuat Gaduh

Selasa, 21/12/2021 06:11 WIB

Mantan Ketua MK itu juga mengingatkan, kewajiban ormas sudah diatur, yakni melaksanakan kegiatan sesuai tujuan organisasi sesuai AD/ART, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.


Pedagang Kebingungan Harga Minyak Goreng Meroket Sejak 6 Bulan Lalu

Rabu, 10/11/2021 19:10 WIB

Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Abdullah Mansuri kenaikan ini sudah terjadi dari enam bulan lalu.  



DPR Mau Kunker ke Brasil-Ekuador, Formappi: Nggak Jelas!

Jum'at, 01/10/2021 16:45 WIB

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengagendakan kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador pada akhir Oktober-November 2021. Kunjungan kerja ke Brasil dan Ekuador itu berkaitan dengan penyusunan RUU PKS.


Bantah Tawarkan Jasa Rp 100 M ke Partai Demokrat, Yusril Bilang Begini

Kamis, 30/09/2021 06:15 WIB

"Advokat itu pasif. Dia tidak boleh menawarkan jasa kepada orang lain. Selama ini saya tetap konsisten dengan hal itu," kata Yusril saat dimintai tanggapan, Rabu (29/9).


Andi Arief: Demokrat Tak Bisa Bayar Rp100 M, Yusril Pindah ke Moeldoko

Rabu, 29/09/2021 10:19 WIB

"Kami cuma tidak menyangka karena Partai Demokrat tidak bisa membayar tawaran Anda Rp 100 miliar sebagai pengacara, Anda pindah haluan ke KLB Moeldoko," ujarnya.