Lagi-lagi, Ratusan Juta Uang Nasabah BRI Hilang dari Rekening
Kabar nasabah BRI hilang uang dari rekening kerap kali kita dengar. Kejadian itu kini terjadi lagi dan korbannya adalah pasangan suami istri di Ambon, Agustinus Termatuny dan Fransina Nirahua. Keduanya mengaku kehilangan uang senilai Rp 215 juta yang mereka depositokan ke BRI.
OJK Diminta Jangan Asal Tutup Koperasi Digital
Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty menilai tindakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menutup koperasi simpan pinjam (KSP) berbasis digital tidak jelas alias tanpa alasan. Oleh karena itu, dia mengharapkan OJK tidak mudah memberikan label “ilegal” kepada KSP ini.
Ada Koperasi Syariah 212, OJK Tutup 50 Aplikasi Pinjaman Online Ilegal
50 aplikas KSP ini terbukti melakukan penawaran pinjaman online ilegal. Kegiatan aplikasi tersebut kata dia, tidak sesuai dengan prinsip perkoperasian.
UU Covid-19, Asuransi Korban Jiwasraya Bisa Dapat Hibah dari Pemerintah
Anggota Komisi XI DPR Heri Gunawan menyebut perusahaan asuransi korban Jiwasraya bisa dapat hibah dari pemerintah asalkan perusahaan tersebut masuk kategori terdampak Corona sesuai Perppu 1/2020 dan PP 23/2020 dan POJK 11/2020. "Untuk penanganan Covid-19, pemerintah sudah menerbitkan Perppu 1/2020 dan PP 23/2020. Sementara OJK mengeluarkan POJK 11/2020. Bila perusahaan-perusahaan korban Jiwasraya termasuk kategori terdampak Corona bisa saja mengajukan restrukturisasi sebagaimana yang diatur dalam peraturan-peraturan di atas," ujar Heri kepada law-justice, Minggu, (17/5/2020).
Kasus Jiwasraya, DPR: OJK Tidak Berwenang Blokir Dana Nasabah
Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak berwenang memblokir dana nasabah dalam kasus yang membelit perusahaan-perusahan asuransi imbas kasus Jiwasraya. "Pasal 72 ayat (3) UU No. 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, hanya memberi wewenang kepada OJK untuk meminta instansi berwenang memblokir kekayaan perusahaan asuransi. Jelas sekali, OJK tidak berwenang memblokir dana nasabah yang disetor dalam bentuk Premi yang dalam UU Perasuransian disebut sebagai Dana Asuransi," ujar Heri kepada law-justice, Minggu, (17/5/2020).
Analisis Hukum Skandal Gagal Bayar Asuransi Wana Artha Life
Kasus gagal bayar asuransi jiwasraya ternyata menyeret perusahaan asuransi lainnya antara lain PT. WanaArtha Life atau Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Rekening asuransi itu kini diblokir oleh Kejaksaan Agung karena diduga terlibat dalam kegiatan menggoreng saham Jiwasraya.
Lengkapi Berkas Kasus Jiwasraya, 13 Pejabat OJK Dicecar Kejagung
Pemeriksaan terkait dengan kewenangan mereka sebagai pengawas terhadap kegiatan perusahaan efek maupun asuransi. Tujuan pemeriksaan tersebut untuk mengetahui bagaimana proses jual beli saham dalam pengelolaan investasi dan dana Jiwasraya.
Anggota DPR Pertanyakan Peran dan Komitmen KSSK
Peran dan tanggung jawab Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) kini tengah menjadi pertanyaan usai diterbitkannya PP No.23/2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Aturan turunan dari Perppu No.1/2020 itu dianggap telah menggeser peran KSSK dengan perbankan nasional dan melanggar Undang-undang yang berlaku.
Jeritan Korban Asuransi WanaArtha Life, Dimana Negara dan Kejaksaan?
Kisruh kasus PT Asuransi Jiwasraya turut menyeret banyak perusahaan yang diduga bermain dalam skandal investasi bodong tersebut. Salah satunya adalah PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha atau WanaArtha Life. Rekening WanaArtha Life diblokir oleh Kejaksaan Agung karena diduga terlibat dalam kegiatan menggoreng saham Jiwasraya. Kini, ribuan nasabah menjerit karena mereka tidak bisa mencairkan klaim uang sendiri.
OJK Dinilai Lemah Dalam Pengawasan, DPR: Kembalikan Saja Ke BI
Rencana Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk menjadikan bank-bank milik negara sebagai penyangga likuiditas perbankan yang terdampak pandemi COVID-19, dianggap sebagai indikasi bahwa sistem pengawasan yang selama ini dijakanlan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat lemat. Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan berpendapat, sebaiknya fungsi OJK dikembalikan ke Bank Indonesia (BI).