Pigai ke Luhut soal Kata `Sikat Habis`: Saya Tahu Apa Niatnya di Papua
“Apalagi saya yang tahu siapa dia dan apa niatnya di Papua karena pernah presentasi oleh Luhut ke Saya di kantornya di Kuningan,” ungkapnya.
Anies Sudah `Terlihat` Sejak Mahasiswa, Pigai: Giring Itu Siapa?
Natalius Pigai mengaku tak kenal Giring Ganesha. Berbeda dengan Anies Baswedan yang sudah menjadi mesin politik untuk perubahan di negeri ini sejak dulu.
KPK: Tak Ada Kewajiban Ungkap King Maker di Kasus Djoko Tjandra
Anggota Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Natalia Kristanto menilai tidak memiliki kewajiban untuk mengungkap ‘King Maker’ dalam kasus suap Djoko Tjandra.
Kritik Keras Komnas HAM soal TWK, Pigai: Kok Minta Jokowi Intervensi?
Langkah Komnas HAM yang berencana menemui Presiden Jokowi dianggap tidak tepat. Karena pada prinsipnya, urusan dan segala dinamika TWK menjadi kuasa dari pimpinan lembaga masing-masing.
Pigai Sindir Jokowi-Luhut: Usai Jadi Pejabat Moralnya Dipertanyakan!
"(Pesawat) Heli saat itu sedang melakukan kegiatan pelatihan rutin," katanya.
Soal Insiden KM Bali Permai Hilang Kontak, Pemerintah Didesak Terbuka
"Bahkan pihak keluarga korban juga belum pernah dihubungi, sampai surat dari pihak Perusahan baru tiba tanggal 4 September 2021," demikian kata mantan Komisioner Komnasham ini lewat keterangan resminya.
Kritik Pigai ke Luhut: Menteri Tak Berprestasi Tapi Kontroversi!
Polemik pernyataan Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono yang salah menyebut nama Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai penjahit direspon oleh beberapa pihak, salah satunya Natalius Pigai.
Pigai: 120 Ribu Orang Tidak Mungkin Mati Jika Kerja Presiden Benar!
Oleh karenanya, ia menilai buruknya antisipasi korban jiwa akibat Covid-19 di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran dan kerja kepala negara, dalam hal ini Presiden Joko Widodo.
Indeks Demokrasi Turun Akibat Intoleransi, Mahfud Disebut Ngawur!
Eks Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengomentari pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menyebut indeks demokrasi Indonesia turun karena faktor intoleransi.