"Tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun baik melalui proses iqtha` (redistribusi lahan) oleh pemerintah atau ihya` (pengelolaan lahan), maka pemerintah haram mengambil tanah tersebut,"
NU memegang wasiat tersebut sejak awal berdiri hingga hari ini, termasuk ketika PBNU bersikap terhadap kasus-kasus yang menyeret Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dan Front Pembela Islam (FPI).
"Muktamar ke-34 bukan semata hanya mencari pemimpin 5 tahun kedepan melainkan perlu kesegaran, regenerasi untuk memimpin PBNU di masa mendatang selama periodesisasi kepengurusan," ujar Sekretaris PWNU Sumatera Barat, Suleman Tanjung.
Memasuki pengabdian abad kedua, PBNU tidak lagi tergantung pada figur. Untuk itu yang harus dibangun ke depan adalah sistem sehingga siapapun yang akan memimpin tidak harus menguras energi memperdebatkannya.
Sekretaris Jendral PBNU, Helmy Faishal Zaini menyatakan bahwa gelaran Muktamar NU ke-34 di Lampung itu ditunda karena kebijakan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 se-Indonesia pada 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022 mendatang
"Harapan saya, Pak Jokowi, sebagai kepala negara, ya, dalam hal muktamar ini netral," kata Said Aqil.
"Dan sebetulnya kalau powerful atau tidak [perempuan], lebih powerful bang. Karena ibu-ibu ini, kiai-kiainya mau bagaimana-bagaimana di luar, begitu di dalam rumah kan tetap bu Nyai," kata Yenny sambil tertawa.
“Itu doktrin kiai NU dulu enggak begitu, NU itu ajarkan NU untuk bangsa. Dari NU untuk negara, dari NU untuk umat berbangsa, jangan sampai dibalik. Sebab malah jadi negatif untuk NU, dan itu yang terjadi sekarang.” tambahnya.
"Persoalan masalah agama di Tegal yang pegang harus NU. Khatib Jumat, MUI, Kepala Kemenag, harus NU, kalau enggak NU salah semua nanti," kata Said Aqil.