Pengacara: Eks Mensos Seharusnya Tidak Didakwa Terima Suap Rp29 Miliar

Rabu, 21/04/2021 19:02 WIB

Kuasa Hukum Eks Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Maqdir Ismail menilai aneh dengan dakwaan yang disampaikan Komisi Pemerintasan Korupsi (KPK) terhadap kliennya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial Tahun 2020. Pasalnya, Juliari didakwa telah menerima suap sebesar Rp29,252 miliar dalam kasus tersebut, tetapi pemberi atau penyuapnya tidak ada yang didakwa atau diadili memberi suap melalui Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso.


KPK Hentikan Kasus BLBI Sjamsul Nursalim, Kuasa Hukum: Tepat!

Jum'at, 02/04/2021 08:34 WIB

"Langkah KPK itu baik dan tepat. Memang semestinya demikian karena kasus kedua tokoh pengusaha itu dulu dikaitkan dengan perkara mantan Kepala BPPN Sjafruddin Arsyad Temenggung. Sedangkan Sjafruddin sudah lama dibebaskan oleh Mahkamah Agung," kata Maqdir


Kata Kuasa Hukum Juliari Soal Dana Bansos Covid Ngalir ke Cita Citata

Selasa, 23/03/2021 22:39 WIB

Nama penyanyi dangdut Cita Citata muncul dalam kasus dugaan korupsi terkait pengadaan paket Bansos Covid-19. Dalam persidanga, eks mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara mengaku tak tahu menahu soal dugaan adanya aliran dana ke Cita Citata.


Terima Suap 83 Miliar, Eks Sekretaris MA & Menantunya Minta Dibebaskan

Sabtu, 06/03/2021 06:13 WIB

Kuasa hukum Nurhadi, eks Sekretaris MA (Mahkamah Agung), Maqdir Ismail meminta majelis hakim membebaskan kliennya dari tuntutan jaksa. Maqdir dalam pledoi atau nota pembellaannya juga meminta agar nama baik Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono dipulihkan.


Jadi Buronan KPK, Pengacara: Menantu Nurhadi Belum Terima SPDP

Senin, 24/02/2020 17:04 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menetapkan Rezky Herbiyono, menantu dari mantan sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebagai buronan kasus korupsi, menyusul namanya yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Namun, pengacara Nurhadi, Maqdir Ismail menegaskan Rezky belum pernah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari KPK.


Dipenjara 2 Tahun, Pengacara Rommy Tadinya Berharap Bebas

Senin, 20/01/2020 20:50 WIB

Harapan tim penasihat hukum terdakwa Romahurmuziy atau Romi berbanding terbalik dengan putusan Majelis hakim. Vonis dua tahun tidak pernah diharapkan oleh Tim hukum, karena mereka menduga kliennya akan divonis bebas.


Nama Firli Bahuri Muncul dalam Sidang Suap Proyek Jalan

Selasa, 07/01/2020 19:05 WIB

Nama Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri muncul dalam sidang kasus dugaan suap 16 paket proyek jalan senilai Rp 132 Miliar dengan terdakwa Bupati Muara Enim nonaktif, Ahmad Yani.


Setya Novanto Ajukan Peninjauan Kembali Kasus e-KTP

Rabu, 28/08/2019 14:48 WIB

Mantan Ketua DPR, Setya Novanto terpidana kasus KTP elektronik (e-KTP) mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas kasus yang menjeratnya.


Minta Penuhi Panggilan Dinilai Upaya KPK Jerat Sjamsul Nursalim

Rabu, 12/06/2019 22:41 WIB

Permintaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar Sjamsul Nursalim (SN) dan Itjih Nursalim (IN) datang ke KPK untuk mengikuti proses pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dinilai sebagai upaya untuk mencitrakan Sjamsul dan istrinya telah melakukan  perbuatan pidana sebagaimana dipersangkakan, tanpa proses hukum.


KPK Dinilai Ingkar dalam Penetapan Sjamsul Jadi Tersangka BLBI

Rabu, 12/06/2019 13:30 WIB

Penetapan Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim  sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah mengingkari perjanjian yang dibuat Pemerintah dengan warga negaranya. KPK telah mencederai komitmen Pemerintah yang sah dan berkekuatan hukum dalam pemberian pembebasan dan pelepasan (Release and Discharge – R&D) kepada para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang telah menandatangani Master Settlement and Acquisition Agreement (MSAA) dan telah memenuhi seluruh kewajibannya.