Hamdan Zoelva-Novel Baswedan Bantah Jadi Aktor di Balik Aksi Mahasiswa

Senin, 11/04/2022 10:22 WIB

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Hamdan Zoelva dan Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan dengan tegas membantah menjadi aktor yang di balik aksi unjuk rasa mahasiswa.


Eks Ketua MK: Menunda Pemilu 2024 Sama dengan Merampas Hak Rakyat!

Minggu, 27/02/2022 08:18 WIB

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI), Hamdan Zoelva ikut memberikan respons terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Dia mengatakan jika Pemilu ditunda, maka sama hal nya dengan merampas hak rakyat.



Siap Bakal Bertarung dengan Yusril, Hamdan Zoelva Bilang Begini

Selasa, 12/10/2021 06:29 WIB

“Biasa aja dan saya banyak ya (berhadapan, red) dengan Pak Yusril, dalam kasus-kasus di Mahkamah Konstitusi, walaupun di Mahkamah Konstitusi saya tidak maju secara langsung. Tapi saya sudah tahu lah,” ujar Hamdan.


Eks Ketua MK: Kalau Baca Sejarah, Tak Ada Perdebatan Agama & Bangsa!

Senin, 23/08/2021 07:10 WIB

"Maka, kalau orang yang tidak berkuasa atau massa yang tidak berkekayaan cukup rawan dihegemonik cara menafsirkan sejarah. Karena ini penting untuk dibahas terus-menerus,” katanya.


Korupsi Masjid Sriwijaya, Kejati Sumsel Panggil Mantan Ketua MK

Minggu, 11/04/2021 06:43 WIB

Jimly merupakan Ketua Dewan Pembina Yayasan Wakaf Masjid Raya Sriwijaya sejak awal rencana pembangunan masjid pada 2015. Pada 2019, Jimly sempat mempertanyakan pembangunan masjid yang terhambat sengketa lahan ke Pemprov Sumsel.


Mantan Ketua MK: Anies & HRS tak Bisa Dipidana Pakai UU Karantina!

Rabu, 18/11/2020 08:35 WIB

“Karantina itu berbeda dengan PSBB. Yang dapat dikenai pidana menurut Pasal 93 UU Kekarantinaan hanyalah pelanggaran atas Karantina,” jelas Hamdan Zoelva.


Halaman UU Ciptaker Berubah, Prof Jimly: Sangat Mungkin Dibatalkan MK!

Kamis, 15/10/2020 06:55 WIB

“Coba cek, apa benar ketika disahkan di DPR, naskah final belum ada. Kalo para anggota DPR bisa buktikn bahwa mereka belum dibagi naskah final, sangat mngkin dinilai bahwa penetapan UU tersebut tidak sah dan bisa dibatalkan MK,” tandas Jimly.