Mantan Pimpinan KPK Tak Percaya Nurhadi Hanya Terkait Dua Kasus Suap
Pegiat anti korupsi dan juga mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widojanto mengungkapkan tentang mantan Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebagai otak pengatur transaksi gelap peradilan Indonesia.
Pelariannya Berakhir, KPK Ringkus eks Sekretaris MA Nurhadi di Jaksel
"Terima kasih dan penghargaan kepada rekan-rekan penyidik dan unit terkait lainnya yang terus bekerja sampai berhasil menangkap NHD (Nurhadi) dan menantunya RH," ujar Nawawi.
Praktisi: Perpres Kedua Tentang BPJS Melanggar Sumpah Presiden
Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia(Alpha) Azmi Syahputra menilai, Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditandatangani dan disahkan beberapa hari lalu terasa aneh. Presiden Joko Widodo dianggap telah melanggar sumpahnya kepada rakyat Indonesia.
Soal Kenaikan Iuran BPJS, Sri Mulyani: Turun Kelas Saja ke Kelas III!
"Ya, kalau memang gak kuat turun aja ke kelas III (di mana iurannya) Rp25.500, gitu kan?" ujarnya.
Ketua MA Baru Ingin Binasakan Orang yang Tak Bisa Dibina
Muhammad Syarifuddin dipilih sebagai Ketua Mahkamah Agung periode 2020-2025 beberapa waktu lalu. Dia dipilih menggantikan M Hatta Ali.
Kembali Naikan BPJS, Jokowi Contohkan Bahwa Hukum Tak Harus Dihormati!
"Putusan Mahkamah Agung (membatalkan kenaikan BPJS) adalah sesuatu yang harus dihormati, itu tidak diperlihatkan oleh presiden (dengan tetap menaikkan iuran)," katanya.
Tolak Perpres BPJS, Komunitas Pasien Cuci Darah Akan Uji Materi ke MA
Pengurus Pusat Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) berencana kembali mengajukan uji materi ke MA atas terbitnya keputusan peraturan (Perpres) Presiden Joko Widodo nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dalam aturan ini, pemerintah memutuskan menaikkan iuran untuk kelas I dan II, sementara iuran kelas III akan naik pada 2021.
PAN: Pemerintah Tidak Berkaca, Perpres Baru BPJS Pasti Digugat Lagi
Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Saleh Partaonan Daulay sangat menyesalkan keluarnya Perpres 64/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Pasalnya, di dalam perpres itu, pemerintah kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya perpres baru ini akan kembali dilawan oleh masyarakat. Mereka tetap saja memiliki peluang untuk menggugat kenaikan ini ke Mahkamah Agung. Berkaca pada gugatan sebelumnya, potensi mereka menang sangat tinggi. Semestinya, hal ini juga sudah dipikirkan oleh pemerintah. “Kan repot sekali urusannya. Dinaikkan, lalu digugat. Gugatan menang, ganti perpres dan naikkan lagi. Nanti digugat lagi, mungkin menang. Lalu pemerintah ganti perpres, iuran dinaikkan lagi," ujar Politisi Partai PAN ini kepada wartawan, Rabu, (13/5/2020).
MA Menangkan Korban Lapindo,Pemerintah Harus Bayar Ganti Rugi 8 Miliar
Mahkamah Agung (MA) menghukum pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memberikan ganti rugi kepada Mutmainah dkk sebesar Rp 8,1 miliar.
Peradilan di Papua Jalan Terus di Tengah Instruksi Pembatasan Sosial
“Seakan-akan lembaga peradilan kebal terhadap virus ini. Apa yang dianjurkan pemerintah pusat, juga gubernur, yang mengeluarkan kebijakan kerja di rumah, tidak diikuti oleh jaksa dan hakim yang berada di wilayah hukum pengadilan tinggi Jayapura dan kejaksaan tinggi Papua,” katanya