Tito Larang Papua Lockdown, Pigai: Apakah Sanggup Selamatkan Nyawa?

Selasa, 27/07/2021 08:13 WIB

"Lockdown itu amanat UU 6/18 Pasal 55. Meski kewenangan Pempus, namun jika Pemda ambil kebijakan demi keselamatan nyawa maka tidak bisa dibatasi jika daerahnya sanggup,".


LBH Papua Ingatkan Lukas Enembe soal Lockdown

Jum'at, 23/07/2021 14:18 WIB

Rencana Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menerapkan karantina wilayah atau lockdown pada Agustus 2021 mendatang langsung disorot oleh Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua Emanuel Gobay. Dia bahkan mengingatkan Enembe agar menerapkan lockdown sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.


Diduga Demi Perlancar PON, Gubernur Lukas Enembe Depak Sekda Papua

Rabu, 14/07/2021 23:10 WIB

Gubernur Papua Lukas Enembe mengangkat Asisten Bidang Umum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Ridwan Rumasukun sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua menggantikan Dance Yulian Flassy.


DPR Dukung Tito daripada Lukas Enembe dalam Polemik Plh Gubernur Papua

Sabtu, 26/06/2021 06:14 WIB

Komisi II DPR RI lebih mendukung Menteri Dalam Negeri Tito Karnvian daripada Lukas Enembe terkait polemik posisi Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua. Menurut Wakil Ketua Komisi II Luqman Hakim, penunjukan Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur Papua sudah sesuai dengan landasan hukum.


Plh Gubernur Papua Diisi Sekda, Lukas Enembe akan Gugat Tito Karnavian

Jum'at, 25/06/2021 16:44 WIB

Langkah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Plh Gubernur tak diterima oleh Lukas Enembe karena diduga terjadi dugaan maladministrasi. Oleh karena itu, Lukas sebagai Gubernur Papua berencana melaporkan Tito kepada Presiden Joko Widodo.


Ini Alasan Kemendagri Tunjuk Sekda Jadi Plh Gubernur Papua

Jum'at, 25/06/2021 13:12 WIB

Alasan penunjukan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua Dance Yulian Flassy sebagai Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua akhirnya diungkap oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Penunjukan ini tak lepas dari kondisi Gubernur Papua Lukas Enembe yang tengah sakit.


Soal Gubernur Papua Dideportasi PNG, Menteri Tito: Memalukan!

Senin, 05/04/2021 10:19 WIB

"Apa yang dilakukan Gubernur Papua adalah salah dan tidak benar walaupun alasannya berobat," tegas Tito Karnavian.


Gegara Dideportasi Dari PNG, Lukas Enembe Ditegur Mendagri

Minggu, 04/04/2021 17:05 WIB

Gubernur Papua Lukas Enembe dideportasi usai memasuki wilayah Papua Nugini (PNG) secara ilegal pada Rabu (31/3). Enembe menuju perbatasan bersama dua orang pendamping diantar ojek dengan upah Rp 100 ribu. Merespons itu, Dirjen Otonomi Daerah Akmal Manik, menerbitkan surat teguran karena politikus Demokrat itu dianggap melanggar peraturan perundang-undangan."Berdasarkan fakta bahwa Saudara Gubernur melakukan kunjungan ke luar negeri dengan tidak melalui mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan, maka Kementerian Dalam Negeri dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan mengingatkan sekaligus memberikan teguran agar dalam menjalankan tugas sebagai Gubernur senantiasa mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur tentang kunjungan ke luar negeri," tulis Akmal dalam suratnya dikutip Minggu (4/4). Dalam surat tertanggal 1 April itu, Kemendagri juga mengingatkan ada ancaman sanksi pemberhentian 3 bulan jika Enembe mengulangi perbuatan memasuki negara lain secara ilegal."Perlu kami tegaskan bahwa jika kembali melakukan kunjungan ke luar negeri dengan tidak melalui mekanisme sebagaimana peraturan perundang-undangan, maka terdapat sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2014."Ketentuan itu berbunyi:Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf i dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan oleh Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gubernur serta oleh Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota. Enembe telah mengaku salah memasuki wilayah negara lain secara ilegal, hingga akhirnya dideportasi. Ia ke Papua Nugini untuk menuju wilayah Vanimo bukan karena kunjungan kerja, melainkan berobat dan terapi atas penyakit yang dideritanya. Tak dijelaskan penyakit apa yang sedang diderita Enembe."Saya mengetahui apa yang dilakukan salah karena melintas dan masuk wilayah PNG (Papua Nugini) melalui jalan setapak dengan menggunakan ojek," ujar Enembe seusai pemeriksaan tes antigen guna mengetahui apakah terpapar COVID-19 atau tidak.    


Naik Ojek Secara Ilegal ke Luar Negeri, Gubernur Papua Harus Dicopot

Sabtu, 03/04/2021 07:21 WIB

Politikus PDIP Effendi Simbolon mencurigai Gubernur Papua Lukas Enembe bermain mata dengan pemerintah. Hal itu untuk menanggapi aksinya yang pergi ke Papua Nugini secara ilegal dengan menaiki ojek.


Dideportasi Papua Nugini, Gubernur Papua Akui Lakukan Kesalahan Ini

Jum'at, 02/04/2021 19:38 WIB

Pemerintah Papua Nugini mendeportasi Gubernur Papua Lukas Enembe karena masuk secara ilegal ke negara tersebut. Hal itu pun diakui oleh Lukas, yakni pergi ke Papua Nugini melalui jalur tikus yang ilegal.