Masyrakat kerap dihadapakan pada sebuah masalah ketika melaporkan sebuah tindak pidana kepada penegak hukum, salah satunya adalah polisi. Masalah tersebut adalah laporan ditolak atau tidak diterima. Lalu apa yang harus dilakukan ketika hal itu terjadi?
Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak untuk memeriksa dua orang yang paling dekat dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Pasalnya, kedua orang tersebut diduga dekat dengan mafia Migor.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut tak berani memecat Luhut Binsar Pandjaitan dari jabatannya sebagai Menko Maritim dan Investasi. Dengan begitu, posisi Luhut dipasitkan aman hingga tahun 2024 mendatang.
Keputusan Polri menolak laporan yang disampaikan oleh pengacara senior Eggi Sudjana tentang kebohongan big data Luhut Binsar Pandjaitan menimbulkan sejumlah pertanyaan. Khususnya adalah soal slogan Polri yang prediktif, responsibilitas, transparasi, dan berkeadilan (Presisi).
Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menegaskan tak akan meminta maaf kepada Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Pandjaitan. Dia menegaskan dirinya akan terus berjuang meski bertaruh nyawa untuk melawan oknum penguasa yang rakus dan serakah.
Nama Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko disorot dalam laporan HAM Amerika Serikat (AS). Pasalnya, kedua anak buah Presiden Joko Widodo tersebut melaporkan sejumlah aktivis atas dugaan pencemaran nama baik.
Sindiran Fadli Zon terhadap Luhut Pandjaitan melalui puisi berjudul brutus direspns oleh Juru bicara Menko Marvest, Jodi Mahardi. Jodi mengaku heran lantaran Fadli sempat-sempatnya membuat puisi.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan disindir oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). BEM UI menilai, Luhut hanya berani berargumen, tapi tidak mau membuka soal big data pendukung Pemilu ditunda yang diklaimnya.
Menko Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan disebut bakal bernasib sama seperti Ade Armando yang dikeroyok hingga babak belur saat aksi 11 April. Hal itu akan terjadi jka Luhut klaim big data penundaan Pemilu tak diungkapkannya ke publik.
Sindiran terhadap Luhut Pandjaitan yang membicarakan big data disampaikan oleh Fadli Zon. Namun, hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu melalui puisi yang berjudul Brutus.