Hingga saat ini, kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) yang memblokir Steam hingga PayPal masih dibanjiri kritik.
Hingga saat ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menerima 182 aduan terkait Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020.
Belum lama ini, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyerukan poster `Gugat Menkominfo` buntut pemblokiran Steam hingga PayPal.
"Bukan tidak mungkin, ke depannya tindakan-tindakan pemolisian serupa terus berulang dan pelakunya melenggang bebas tanpa hukuman karena lembaga peradilan yang seharusnya menjadi benteng terakhir keadilan telah berubah menjadi sarana impunitas," kata Fadhil.
Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menyoroti upaya pemidanaan Dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun, oleh Jokowi Mania (JoMan) ke Polda Metro Jaya.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengkritik RUU Penanggulangan Bencana (PB) yang sedang digodok pemerintah. Perwakilan LBH Jakarta Citra Referendum mengkritik banjir sebagai bencana alam, bukan bencana ekologis.
Pemprov DKI Jakarta angkat bicara soal program rumah DP 0 rupiah yang mendapatkan rapor merah dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Pemprov menilai ada yang perlu diluruskan dari apa yang dilaporkan LBH.
Pemprov mengklaim penggusuran tidak pernah menjadi pilihan utama kebijakan dalam menata permukiman dan kewilayahan di Ibu Kota.
"Hal ini merupakan tindakan yang diskriminatif, mengingat perbuatan yang diduga dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain yang dilakukan oleh terdakwa selaku representasi negara," kata Oky.
"Ini menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi kami untuk kita terus-menerus melakukan perbaikan, untuk terus melakukan koreksi sehingga kita bisa memastikan bahwa kota ini bisa maju dan warganya bahagia," kata Anies.