Juru Bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM, Sebby Sambom, mengklaim pasukan TNI/Polri kerap melakukan kebohongan dalam menyampaikan pelaporan baik kepada pusat maupun publik. Sebby menyebut kalau banyak hal-hal yang dilakukan TNI-Polri namun disembunyikan.
Konflik di Papua masih terus berlanjut hingga saat ini. Untuk itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman meminta masukan dari para purnawirawan TNI AD soal bagaimana cara menyelesaikan konflik di Papua tersebut.
Pemerintah mulai mengubah pendekatan untuk menangani konflik di Papua. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan pendekatan yang hendak dilakukan adalah pendekatan humanis, yakni penanganan secara teritorial dan komunikasi sosial. Pendekatan tersebut sama dengan yang berlaku di wilayah lain di Indonesia.
Salah satu Komandan Batalion di Organisasi Papua Merdeka (OPM), Wiro Nongganop, mengaku melancarkan perjuangan memerdekakan diri tanpa senjata dan makanan yang memadai.
Front Mahasiswa Papua Katolik (FMPK) menggelar demo damai di depan kantor kedutaan besar Vatikan untuk Indonesia dan Kantor Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI) di Jakarta pada 10 Desember 2021.
Dewan Gereja Papua mencatat sebanyak 60 ribu warga Papua mengungsi akibat konflik yang terjadi antara TPNPB-OPM dan TNI-Polri. Anak-anak dan ibu banyak yang menjadi korban hingga meninggal dunia saat mengungsi.
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB-OPM mengklaim bertanggungjawab atas tewasnya satu anggota TNI di Yahukimo, Papua.
Konflik Papua menjadi perhatian Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Andika Perkasa, ia sempat mengatakan akan mengevaluasi pendekatan yang digunakan TNI dalam penanganan konflik di Papua. Hal itu ia sampaikan sesaat setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo.
Menanggapi itu, Mabes Polri menyatakan juga tengah menyusun pola terbaik dalam menangani masalah di Papua. Sinergitas dengan TNI akan tetap berlanjut untuk menciptakan situasi yang kondusif.
Oleh karena itu, kata politikus Partai Golkar ini, yang menjadi salah satu kebijakan Andika nantinya adalah melakukan penempatan prajurit untuk pengisian pos militer seperti Koramil, Kodam, Kodim, Korem.