"Bisa dilihat dari pernyataan Ribka Tjiptaning. Itu kan dendam. Dia di stigmatisasi. Bapaknya, keluarganya, teman-temannya. Mereka cari kesempatan dong untuk balas dendam. Itu kan manusiawi. Mereka lihat siapa yang menganiaya keluarganya. Salah satunya yang disebut Ribka adalah TNI," katanya.
"Misal di Indonesia, ulama dipersekusi, hafiz Al-Quran dihancurkan, orang pakai celana cingkrang dibilang lain-lain. Ini merupakan kontestasi culture. Jadi, tidak mungkin sebuah ideologi mati." ujarnya.
"Jika itu hasil temuan di lapangan, maka apa yang disampaikan GN merupakan sesuatu yang benar dan apa adanya. Bukan mainan politik seperti yang banyak dituduhkan musuh politiknya," ujar Ujang.
"Dia pengurus PDIP dan tidak pernah ditegur oleh PDIP, dibiarkan. Kesimpulan orang bahwa PDIP itu menganggap PKI itu tidak apa-apa, Nasakom itu tidak apa-apa," ulas penulis buku Dari Gestapu ke Reformasi itu.
Pengibaran bendera merah putih pada 30 September dan 1 Oktober 2020 diserukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). KAMI melakukan itu untuk memperingati peristiwa politik paling kelam dalam perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu pemberontakan G30S/PKI.
Beredar video yang pada intinya melaporkan bahwa ada protes terhadap pernyataan sumpah dan janji Anggota DPRD Cirebon yang mencoret kata khilafah yang disejajarkan dengan ideologi komunisme.
"Symbols are given power by people. Alone a symbol is meaningless, but with enough people, blowing up a building can change the world”. Ucapan itu terlontar dari V, karakter utama dalam film berjudul “V for Vendetta”.
Setiap peristiwa selalu membawa hikmah. Begitu kata orang-orang tua. RUU HIP juga disertai hikmah. Ada ‘by products’ (produk sampingan) yang tersingkap dari upaya busuk pihak-pihak yang ingin melenyapkan sila Ketuhanan Yang Maha Esa (KYME).
Dengan begitu kata dia, siapa pun pemimpin yang keturunan komunis, kaum Islam dan Katolik pasti dikucilkan dari politik atau tidak dikasih jabatan.
Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono menegaskan tidak akan mengahdiri sidang etik yang diagendakan oleh Majelis Kehormatan Partai Gerindra. Pasalnya, disampaikannya yang disampaikannya bukan dalam kapasitasnya sebagai kader Gerindra.