Soal Kerankeng Manusia, Komnas HAM Segera ke Rumah Bupati Langkat
Komnas HAM akan segera ke rumah pribadi Bupati Langkat, Terbit Rencana Peranginangin terkait keberadaan kerangkeng manusia. Hal itu dilakukan Komnas HAM setelah menerima laporan dari Migrant Care.
Ngeri! Ada Temuan Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat
Migrant CARE menerima laporan penemuan diduga kerangkeng manusia di Rumah Bupati Langkat Sumatera Utara (Sumut), Terbit Rencana Perangin Angin. Karena itu, mereka akan melaporkan temuan itu ke Komnas HAM besok.
Komnas HAM: 71 Kekerasan-45 Penyiksaan Dilakukan Polri di 2020-2021
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mencatat Kepolisian Indonesia melakukan sebanyak 71 tindakan kekerasan dan 39 tindakan penyiksaan dalam kurun waktu dua tahun terakhir yaitu 2020-2021.
Komnas HAM Ungkap Alasan Tolak Hukuman Mati ke Pemerkosa 13 Santri
Anggota Komisi III DPR RI mencecar anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM karena menolak hukuman mati terhadap terdakwa pemerkosa 13 santriwati, Herry Wirawan.
Tolak Hukum Mati Pemerkosa 13 Santri, DPR Cecar Komnas HAM
Komisi III DPR mencecar Komnas HAM karena menolak hukuman mati terhadap pemerkosa 13 santriwati, Herry Wirawan. DPR meminta Komnas HAM agar tidak membabi buta dalam merespons hukuman mati yang diputuskan oleh penegak hukum.
Belasan Pegawai Non PNS BPPT Adukan Nasib ke Komnas HAM
Belasan orang yabg tergabung dalam paguyuban pegawai pemerintah non PNS atau PPNPN di BPPT, Mengadukan Nasibnya ke Komnas HAM, Setelah kontrak kerjanya di Lembaga Riset tersebut di putus tanpa alasan.
Lembaga Riset Dilebur, Paguyuban Pegawai BBPT Adu ke Komnas HAM
Langkah pemerintah yang melebur sejumlah lembaga riset ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tak diterima oleh sejumlah pihak. Oleh karena itu, Paguyuban Pegawai Pemerintah Non PNS (PPNPN) Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) akan mengadunya ke Komnas HAM.
Tolak Kebijakan soal Penelitian, Komnas HAM Kirim Surat ke Jokowi
Langkah Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang soal fungsi penelitian dan pengkajian yang disatukan dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ditolak oleh Komnas HAM. Hal itu karena Komnas HAM sebagai lembaga independen menilai tidak tepat rencana integrasi fungsi penelitan itu dengan BRIN tersebut.
