Tes PCR Mahal, Politisi PDIP: Banyak Mafia!

Rabu, 01/07/2020 17:59 WIB

Ia menduga mahalnya biaya tes PCR yang banyak dikeluhkan masyarakat tidak terlepas dari ulah  pihak-pihak tertentu yang  justru memanfaatkan momen wabah Covid-19 untuk meraup keuntungan. "Dugaan itu mungkin saja benar mengingat tarif  yang dipatok rumah sakit swasta atau poliklinik yang melayani tes PCR mandiri disparitas harga berbeda-beda," kata Rahmad dalam siaran persnya, Rabu (1/7/2020).


PKS: Inggris Subsidi Biaya Kesehatan saat Corona, RI Naikan Iuran BPJS

Selasa, 19/05/2020 10:48 WIB

"Negara kita memang beda, saat rakyat butuh bantuan karena hantaman corona, justru pemerintah menaikkan iuran," sesalnya.


PKS Tagih Perpres Pembatalan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Rabu, 06/05/2020 11:19 WIB

Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kurniasih Mufidayati menagih penerbitan peraturan presiden (perpres) Joko Widodo tentang pembatalan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.


DPR Kecam Perusahaan Gunakan Momen Corona Untuk PHK Karyawan

Selasa, 24/03/2020 09:51 WIB

"Buruh yang bekerja di sektor pariwisata dan perhotelan sudah terdampak akibat tingkat kunjungan yang semakin menurun. Begitu pun di sektor retail. Jangan membonceng musibah corona untuk mem-PHK pekerja," katanya.


Merasa Dibohongi Pemerintah, DPR Bakal Gulirkan Pansus BPJS

Rabu, 08/01/2020 11:20 WIB

Keputusan pemerintah yang tetap menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan untuk semua kelas dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap DPR.


Pemerintah Bakal `Gaji` Pengangguran 3-7 Juta, Jika....

Kamis, 21/11/2019 15:40 WIB

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan alokasi anggaran untuk program kartu Prakerja sebanyak Rp10 triliun yang mulai 2020. Jumlah itu dibagi dalam beberapa program manfaat untuk 2 juta penerima atau peserta.


DPR Siapkan Surat Rekomendasi Solusi BPJS Kesehatan ke Presiden

Rabu, 14/08/2019 12:01 WIB

Anggota Komisi IX DPRI RI Nova Riyanti Yusuf menyebutkan komisinya setidaknya menyiapkan delapan rekomendasi untuk pembenahan sistem pengelolaan progarm JKN oleh BPJS Kesehatan yang sampai saat ini masih digodok.