27 Kepala Daerah Terjerat Kasus Korupsi, KPK: Biaya Politik Mahal!
"Anomali yang hanya terjadi di Indonesia ketika banyak yang mau jadi bupati dengan mengeluarkan biaya mahal sekitar Rp 5-10 miliar, sangat jauh dibandingkan dengan hartanya," jelas Ghufron.
Abraham Samad: Novel dkk Bukan Pengemis untuk Disalurkan jadi ASN!
“Kita bukan pengemis untuk meminta ke 58 orang ini disalurkan jadi ASN di tempat lain, tapi kita tetap konsisten meminta bahwa ke 58 teman-teman ini dikembalikan ke posisi semulanya,” kata Samad.
Ini Jawaban Firli Bahuri saat Ditanya Apakah akan Terjun ke Politik
Karena itulah, program PCB dirasa perlu agar kepala daerah khususnya memiliki integritas kepada tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 945, khususnya alinea keempat.
Firli Klaim Beberapa Negara Tetangga Respons Red Notice Harun Masiku
"Dan beberapa negara tetangga sudah memberikan respons terkait dengan upaya pencarian tersangka HM [Harun Masiku]. Saya tidak menyebutkan negara tetangganya negara mana, tapi sudah respons itu," ujar Firli di Kantornya, Jakarta, Senin (2/8).
Firli: KPK Sudah Selesai Kawal Kasus Djoko Tjandra dan Pinangki!
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menyatakan supervisi lembaga antirasuah terhadap kasus Djoko Tjandra telah selesai, pasca berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan.
Firli Bahuri: 18 Pegawai yang Ikut Diklat Bela Negara Berjiwa Ksatria!
“KPK mengapresiasi seluruh pegawai yang bersedia mengikuti diklat tersebut. Hari ini jadi hari besar dengan jiwa ksatria, dimana insan pegawai KPK bersedia mengabdi, cinta dan setia untuk negara sesuai cita-cita yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar,” kata Firli.
Busyro: Demi Langgengkan Kekuasaan 2024, Mereka Harus Lumpuhkan KPK
“Maka terjawablah, bahwa demi untuk melanggengkan kekuasaan yang dihiasi dengan korupsi itu, tahun 2024 pada pemilu yang akan datang, dalam logika mereka KPK harus dilumpuhkan secara kelembagaan,” ujarnya
Firli Mangkir Panggilan Komnas HAM, Febri: Contoh Wawasan Kebangsaan?
"Apakah tidak hadir memenuhi panggilan Komnas HAM merupakan praktek berwawasan kebangsaan? *bukan soal TWK," sindir Febri.
