Pemerintah Bakal Tambah Porsi Utang Bermata Uang Cina, Tapi ...

Kamis, 25/07/2019 20:41 WIB

Pemerintah membuka peluang untuk menambah porsi surat utang dalam mata uang Cina, renminbi atau yuan. Direktur Surat Utang Negara DJPPR Kementerian Keuangan Loto Srinaita Ginting menjelaskan saat ini utang Indonesia masih didominasi oleh dolar Amerika Serikat, Euro, dan Yen. Namun ia menjelaskan dalam penambahan porsi renminbi juga perlu memperhatikan kepercayaan investor.


DPR Sepakat Asumsi Pertumbuhan Ekonomi RAPBN 2020 Sebesar 5,5%

Senin, 08/07/2019 14:31 WIB

Badan Anggaran (Banggar) DPR menyetujui target pertumbuhan perekonomian yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas sebesar 5,2-5,5 persen dalam asumsi makro Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020.


Cukai Plastik Rp200 per Lembar, Rp30.000 per Kg Dinilai Relevan

Rabu, 03/07/2019 19:08 WIB

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi menyebutkan tarif cukai yang diusulkan kepada Komisi XI DPR saat ini, yaitu Rp 30 ribu per kilogram atau sebesar Rp 200 per lembar telah sesuai dengan kemampuan produsen plastik dan masyarakat. Selain itu, dia percaya dengan adanya cukai ini dapat mengendalikan jumlah sampah plastik sehingga dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan.


Kementerian BUMN Desak Garuda Tindaklanjuti Putusan OJK

Sabtu, 29/06/2019 21:00 WIB

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan sependapat dengan keputusan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait kesalahan laporan keuangan (Lapkeu) PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk tahun buku 2018. Oleh karena itu, Kementerian BUMN meminta Garuda untuk menghormati dan menjalankan putusan yang telah ditetapkan sebelumnya.


Lapkeu Dinilai Cacat, Garuda Sebut OJK dan Kemenkeu Prematur

Jum'at, 28/06/2019 18:05 WIB

PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk akhirnya menanggapi hasil pemeriksaan laporan keuangan (Lapkeu)-nya yang dianggap cacat oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Garuda menilai OJK dan Kemenkeu bekerja prematur sehingga menetapkan Lapkeu mereka bermasalah.


OJK Beri Waktu Dua Minggu Kepada Garuda Perbaiki Lapkeu

Jum'at, 28/06/2019 16:06 WIB

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberi waktu dua minggu (14 hari) kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk untuk segera melakukan perbaikan terkait Laporan Keuangan Tahunan (LKT) 2018. Hal ini menyusul ditemukannya pelanggaran laporan keuangan (Lapkeu) berdasarkan pemeriksaan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).


Tiga Saksi Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Dipanggil KPK

Jum'at, 28/06/2019 12:37 WIB

Tiga orang saksi kasus korupsi pengadaan kapal di dua institusi pemerintah, yakni Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ketiganya dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Dirut PT Daya Radar Utama (DRU), Amir Gunawan (AMG).


Cegah Islam Garis Keras, Prosedur Pengangkatan Pejabat Diperketat

Minggu, 23/06/2019 22:25 WIB

Seorang pejabat senior pemerintah yang juga anggota tim perumus kebijakan skrining baru tersebut mengatakan Presiden Joko Widodo bermaksud memastikan Indonesia tetap menjadi model bagi Islam moderat yang akan menjadi bagian dari warisannya ketika selesai memimpin pada 5 tahun mendatang.


Pemerintah Bakal Naikkan Iuran BPJS Kesehatan

Rabu, 24/04/2019 07:01 WIB

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan berencana menaikkan tarif BPJS Kesehatan untuk premi terendah, yang dibayarkan melalui golongan penerima bantuan iuran (PBI). Selama ini, untuk golongan terendah iurannya Rp23 ribu.